Upaya ini diperlukan karena kondisi Indonesia yang rawan bencana. Potensi korban yang lebih banyak dan hilangnya tempat tinggal sangat besar.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan upaya pemulihan bencana di Indonesia agar penderitaan para korban tidak berkepanjangan.
“Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan letusan gunung berapi yang berdampak pada rumah warga harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam keterangan pers yang dikeluarkan, Jumat.
Menurut Moerdijat, upaya tersebut dapat dilakukan di tingkat pusat dan daerah dengan merumuskan mekanisme pemulihan dampak bencana yang formal.
Hal ini agar relokasi atau pemulihan di lapangan dapat segera dilakukan setelah terjadi bencana, ujarnya.
Manajemen pemulihan terpadu juga diperlukan untuk penanganan dampak bencana alam agar warga yang terkena dampak dapat melakukan aktivitas seperti sebelum bencana dan menjadi lebih produktif, katanya.
Mitigasi bencana terpadu diperlukan sebagai bentuk pencegahan, katanya.
Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman bencana, dan penataan ruang di setiap wilayah dapat menekan jumlah korban jiwa saat terjadi bencana, jelasnya.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 1 Januari hingga 24 Februari 2022, jumlah korban jiwa akibat bencana alam mencapai 25 orang, sementara 1 orang dilaporkan hilang, 1.071 juta orang dievakuasi, dan 106 orang luka-luka. .
Angka tersebut mencerminkan korban banjir, cuaca ekstrim, gelombang pasang, abrasi, dan gempa bumi, tambahnya.
Berita terkait: Gempa Sumatera: Menteri Perintahkan Pemulihan Akses Jalan
Sementara itu, jumlah properti yang dinyatakan terdampak atau musnah akibat bencana mencapai 14.262 rumah, ujarnya.
“Sudah dua bulan sejak 2022 dimulai, dan lebih dari satu juta orang harus dievakuasi karena bencana alam dan lebih dari 14 ribu rumah hancur,” kata Moerdijat.
Untuk itu, ia menggarisbawahi bahwa upaya pemulihan dari bencana harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Upaya ini diperlukan karena kondisi Indonesia yang rawan bencana. Potensi korban lebih banyak dan kerugian tempat tinggal sangat besar,” tambahnya.
Berita terkait: Mitigasi Gempa: BMKG Minta Pasaman Barat Revisi Peta Seismik