Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan transformasi kebijakan di sektor perikanan Indonesia akan segera dimulai atau dimulai tahun ini, terutama terkait kebijakan perikanan yang terukur.
“Transformasi perikanan Indonesia akan take off (segera) tahun ini. Keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi menjadi pedoman utama dalam kebijakan perikanan di negara kita ke depan,” kata Menteri Trenggono dalam rilisnya di Jakarta, Rabu.
Saat berpidato di hadapan ribuan peserta forum internasional tahunan World Ocean Summit (WOS) ke-9, 1 Maret 2022, Menteri Trenggono menyatakan bahwa kementeriannya telah memperkenalkan kebijakan penangkapan ikan yang terukur, yang merupakan bagian dari transformasi sektor perikanan Indonesia.
Dalam paparan bertajuk “Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia”, Trenggono menyampaikan bahwa implementasi kebijakan penangkapan ikan yang terukur merupakan salah satu dari tiga fase utama transformasi tata kelola perikanan di Indonesia.
Pada fase tersebut, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota harus diikuti dengan upaya penataan kembali perekonomian nelayan.
Fase selanjutnya adalah akselerasi pertumbuhan yang fokus pada ekonomi biru sekaligus memperkuat pertumbuhan tersebut. Melalui fase-fase tersebut, pemerintah telah menetapkan target untuk menjadi negara berbasis ekonomi kelautan berkelanjutan yang diakui dunia.
Berita terkait: Kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan untuk menyeimbangkan ekologi, ekonomi: menteri
Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kita untuk menjaga lingkungan laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, tegas Menkeu.
Trenggono menjelaskan, penangkapan ikan yang terukur juga merupakan wujud dari penerapan prinsip ekonomi biru.
Menurut Menkeu, Indonesia sebagai anggota Ocean Panel menjadikan prinsip ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” katanya.
Menteri Trenggono sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan yang terukur, yang akan diterapkan pada tahun 2022, akan membawa sektor kelautan dan perikanan ke era baru, dengan beberapa dampak positif.
Trenggono meyakini bahwa penerapan kebijakan penangkapan ikan yang terukur akan memberikan beberapa dampak positif, terutama bagi wilayah timur NKRI.
Menkeu mencatat berbagai dampak positif tersebut antara lain tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, sehingga tidak lagi terkonsentrasi di pulau Jawa.
Berita terkait: Menyelaraskan konsep ekonomi biru Indonesia dengan visi G20
Berita terkait: Investasi di sektor kelautan, perikanan mencapai Rp6,02 triliun pada tahun 2021