Tidak semua ungkapan ketidaksukaan digolongkan sebagai ujaran kebencian: komisi

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Komnas HAM menegaskan tidak semua ungkapan ketidaksukaan harus dimaknai sebagai ujaran kebencian dan konteks, pembicara, maksud, isi, ragam tutur, dan potensi implikasinya harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

“(Yang dimaksud) sebagai ujaran kebencian (harus memenuhi) (kriteria) sangat ketat. Memerlukan tolok ukur atau standar ambang batas yang tinggi,” kata Komisioner Pendidikan dan Konseling KPU Paruh Lung Apsara dalam webinar yang diakses online dari sini, Senin.

Read More

Apsara mendefinisikan ujaran kebencian sebagai pernyataan yang mengungkapkan kebencian, mendorong kekerasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan latar belakang mereka, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual.

Ujaran kebencian menghasut intoleransi dan kebencian serta merendahkan dan memecah belah orang, katanya. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif dari ujaran kebencian, maka dilakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, jelasnya.

“Hak asasi manusia juga mengakui keterbatasan,” katanya.

Ada dua jenis pembatasan kebebasan berekspresi, katanya. Pertama, pendapat pribadi tidak boleh merendahkan martabat orang lain, jelasnya.

Berita terkait: Gunakan media sosial dengan bijak, kata polisi kepada publik

“Misalnya, ketika kita tidak setuju dengan seseorang, tiba-tiba kita mengungkapkan ketidaksukaan kita dengan merendahkan orang lain seperti dengan menyamakan orang lain dengan binatang,” ujarnya.

Kedua, pendapat pribadi tidak boleh membahayakan keamanan nasional atau negara, tambahnya. Kedua jenis pembatasan tersebut harus diatur dengan undang-undang karena diperlukan dalam masyarakat yang demokratis dan ditujukan untuk melindungi ketertiban umum dan kesehatan masyarakat, katanya.

“Misalnya hoaks tentang COVID-19 dan tentang vaksin. Harus ada aturan (yang mencegah peredarannya). Kalau dibiarkan (beredar) secara bebas, kalau ada masyarakat yang akses informasi dan pengetahuannya terbatas, akan sangat berbahaya kalau diberikan hoax, pasti,” ujarnya.

BACA JUGA:  Thailand tidak akan mencabut larangan vaping, dengan alasan ancaman kesehatan

Selain itu, pembatasan juga perlu ditegakkan untuk melindungi moral masyarakat, keamanan nasional, keselamatan masyarakat, dan melindungi hak milik orang lain, tambahnya.

Berita terkait: Polisi siber berisiko bagi demokrasi Indonesia: LP3ES

Related posts