Syaiful Huda: UU Keolahragaan mengutamakan suporter yang memiliki saham klub

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Undang-Undang Keolahragaan yang disahkan pada 15 Februari 2022 mengutamakan kelompok suporter untuk memiliki saham di klub sepakbola yang melakukan penawaran umum saham perdana (IPO). IPO).

“Kami menyebutnya demikian, klub yang sudah IPO harus mengutamakan membeli saham kepada suporter sebelum ditawarkan ke entitas lain,” kata Syaiful dalam Diskusi “Down Drink” yang digelar PSSI Pers di Jakarta, Selasa.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu melanjutkan, UU Olahraga tidak mengatur besaran porsi yang diberikan kepada suporter.

Hal ini, kata Syaiful, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Atau, bisa jadi klub memberikan saham kepada kelompok pendukungnya.

Baca juga: Ketua Umum PSSI Tegur Wasit Liga 3

Yang terpenting, lanjutnya, adalah undang-undang yang merupakan revisi dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, telah mengakui keberadaan suporter yang secara resmi dianggap sebagai bagian dari industri olahraga nasional.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana mengorganisir kelompok pendukung dan membentuknya menjadi badan hukum sehingga tanggung jawab pembagian saham menjadi jelas di kemudian hari.

“Meski begitu, kami optimis dapat mendorong kelompok-kelompok pendukung untuk berorganisasi seperti misalnya The Jakmania. Semangatnya untuk memperkuat rasa memiliki klub untuk kepentingan bersama,” kata Syaiful Huda.

Baca juga: FIFA-PSSI Cek kesiapan venue Piala Dunia U-20 di Surabaya pada 9 Maret

Ketua Umum The Jakmania Suporter Persija Jakarta Diky Budi Ramadhan menyambut baik kebijakan suporter dalam UU Keolahragaan.

Secara organisasi, Diky menyebut The Jakmania sudah berdiri. Mereka telah berbentuk organisasi yang solid sejak didirikan pada 19 Desember 1997 dan kini memiliki 89 koordinator wilayah di Jabodetabek dan delapan biro luar kota dengan anggota aktif lebih dari 97.500.

Namun, salah satu kelemahan The Jakmania adalah belum berbadan hukum. Hal ini dinilai penting untuk mempertanggungjawabkan saham yang akan dimiliki jika Persija memutuskan untuk IPO.

“Misalnya ada pembagian saham, sekarang untuk siapa? Kalau ditujukan untuk pribadi nanti bisa jadi masalah. Toh pasti butuh lembaga,” kata Diky.

Reporter: Michael Siahaan
Redaktur: Aditya Eko Sigit Wicaksono
HAK CIPTA © ANTARA 2022