Sinergi multi partai menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesetaraan gender

Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja.

Jakarta (ANTARA) – Sinergi multi pihak atau pentahelix menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesetaraan gender, kata Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati.

“Artinya kesetaraan gender menjamin adanya pembagian peran, tugas, dan fungsi, sehingga relasi perempuan dan laki-laki menjadi kemitraan,” kata Wapres saat webinar, Jumat.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja,” tegasnya.

Kesetaraan gender tidak selalu tentang perempuan tetapi juga tentang kesetaraan peran, fungsi, kedudukan, dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan, tegas Susianawati.

“Kesenjangan ini tidak bisa kita abaikan saat membicarakan kesetaraan gender,” kata Susianawati.

Berita terkait: W20 Advokasi Pemberdayaan Perempuan, Isu Deklarasi G20

“Perempuan harus diberi ruang dalam segmen tertentu untuk proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya bisa adil dan setara bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Kesenjangan gender ada karena beberapa alasan, terdiri dari nilai-nilai sosial dan budaya yang patriarki, produk dan peraturan yang bias gender, pemahaman agama yang tidak komprehensif dan parsial, kata Wapres.

Selain itu, kurangnya rasa percaya diri, tekad, dan konsistensi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, persepsi dan pemahaman yang keliru oleh para pengambil keputusan terhadap makna kesetaraan dan keadilan gender menjadi faktor lainnya.

Berita terkait: Potensi, peran perempuan dalam ekonomi harus dikembangkan: menteri

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak perlu diragukan lagi, kata Susianawati.

Hal ini terlihat dari UUD yang memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang juga diatur dalam peraturan dan undang-undang teknis lainnya.

“Diskusi tentang isu perempuan tidak lepas dari komitmen Indonesia untuk meratifikasi UU No. 7 Tahun 1984. Ini menjadi ruang yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua W20 Hadriani Uli Silalahi mencatat bahwa W20 akan bekerja sama dengan engagement group dan working group di G20 untuk memastikan isu pemberdayaan perempuan dan gender masuk dalam deklarasi G20.

Berita terkait: Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Rumah Korban Gunung Semeru

Berita terkait: Pemerintah akan bangun rumah sementara untuk korban gempa Pasaman Barat