SIMBARA cegah kegiatan perdagangan mineral dan batubara ilegal: Menteri

Melalui SIMBARA, dimungkinkan penertiban perdagangan mineral dan batubara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik produsen maupun makelar, yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara.

Jakarta (ANTARA) – Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) akan mampu menertibkan kegiatan perdagangan mineral dan batubara ilegal, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

“Melalui SIMBARA, perdagangan mineral dan batubara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen maupun makelar dapat dikendalikan, yang berdampak pada kebocoran penerimaan negara,” kata Tasrif saat peluncuran SIMBARA oleh Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa. .

Menkeu juga mengatakan, perdagangan minerba ilegal ini merugikan negara karena banyak penerimaan negara yang hilang. Tasrif optimistis SIMBARA mampu mendorong penerimaan negara.

Koordinasi yang baik dari semua pihak akan mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara melalui SIMBARA, ujarnya.

Berita terkait: Pelancong yang divaksinasi tidak lagi wajib menunjukkan laporan tes COVID-19

Selain itu, keberadaan SIMBARA dapat mendorong pengawasan terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

“Dengan SIMBARA, pemantauan kepatuhan DMO oleh badan usaha dapat dilakukan lebih optimal,” kata Tasrif.

Menteri meyakini fasilitas Online Single Submission (OSS) untuk sektor minerba menjadi lebih cepat dan akuntabel melalui pengembangan sistem ini.

“Melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, kami dapat mendukung peningkatan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan yang lebih akuntabel dan andal,” ujarnya.

Berita terkait: Road map KPK mendukung terwujudnya Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar

SIMBARA merupakan sistem aplikasi monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sistem tata niaga mineral batubara.

Sistem ini mencatat semua proses pengelolaan mineral dan batubara, mulai dari hulu hingga hilir, khususnya proses perencanaan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian.

Selain itu, dapat mencatat penjualan komoditas mineral dan batubara serta pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance dari pelabuhan.

Pengembangan SIMBARA dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

“SIMBARA hadir untuk mendukung sinergi proses bisnis dan alur data perdagangan minerba antar kementerian dan lembaga,” pungkas Tasrif.

Berita terkait: Pemerintah harus selidiki penembakan terhadap pekerja PTT: Soesatyo

Berita terkait: Instruksi Menteri mengatur kemudahan pembatasan di Jawa, Bali