Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI-P (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh elite politik untuk menghentikan polemik wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena hasil survei LSI menunjukkan mayoritas warga tidak menginginkannya.

Menurut Hasto, kelangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elit politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.

“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) tidak ada (atau) survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto saat peluncuran hasil survei LSI yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden menunjukkan mayoritas yang diwawancarai menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Direktur LSI Djayadi Hanan saat peluncuran hasil survei mengatakan mayoritas responden, yakni 70 persen dari total 1.197 orang, menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Baca juga: Pengamat: Penundaan Pilkada 2024 Jadi Dalih Partai Politik Tingkatkan Posisi Tawar
Baca juga: Partai NasDem Prediksi Usulan Penundaan Pilkada 2024 Akan Segera kandas
Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Warga Tolak Wacana Penundaan Pilkada 2024

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap dilaksanakan pada 2024 meski masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Mengenai hasil survei, Hasto mengatakan sikap PDIP sama dengan responden.

“PDIP akan tetap kuat karena tidak ada ruang untuk penundaan pilkada,” kata Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, ia terus mengingatkan para pihak bahwa ketaatan pada konstitusi merupakan sikap yang penting.

Dijelaskannya, konstitusi terbentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian menjadi dasar hukum negara.

“Hukum dasar ini (pada konstitusi) memiliki semangat. Undang-undang dasar ini tidak hanya melihat pada undang-undang teksnya saja,” jelasnya.

Dengan demikian, pejabat yang telah bersumpah untuk mentaati konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan mentaati segala ketentuan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.

Legitimasi, menurut Hasto, penting karena menunjukkan dukungan rakyat terhadap pemimpin yang dipilih saat pemilihan umum.

“Legacy dan legitimasi juga merupakan isu yang sangat penting,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden seperti yang ditunjukkan salah satu hasil survei LSI.