Segudang saran untuk Nagara Rimba Nusa

  • Whatsapp

Terus terang, angka-angka ini (luas wilayah ibu kota) berubah karena diawasi dan dikendalikan dalam praktiknya. Saat ini, luas Wilayah Induk Pemerintah Pusat sekitar 6.670 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan hutan rakyat yang telah menjadi

Jakarta (ANTARA) – Sore hari 17 Februari, ruang rapat Komisi IV DPR di Jakarta dihebohkan dengan suara anggota dewan yang bentrok dengan suara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Read More

Itu bukan kejadian langka. Pemandangan seperti itu lumrah dalam rapat Komisi IV DPR dengan pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apalagi jika ada perdebatan seputar beberapa isu.

Empat topik dibahas hari itu, namun isu perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 3,3 juta hektar (ha) di kawasan hutan memicu perdebatan sengit dalam pertemuan tersebut. Yang menambah kericuhan adalah pembahasan rencana pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Nagara Rimba Nusa menjadi konsep desain Kota Nusantara yang berarti pemerintah (Nagara), hutan (Rimba), dan pulau (Nusa). Dalam desain awal yang dikeluarkan oleh studio kreatif Urban+, pemenang kontes desain ibu kota baru, luasnya hanya sekitar dua hingga tiga ribu ha dan merupakan bagian kecil dari seluruh Kawasan Pemekaran Ibu Kota Negara (KPIKN) yang mencapai sekitar 202 hektar. ribu ha.

Dalam perencanaan awal, pemerintah menyatakan bahwa wilayah utama pemerintahan diperkirakan mencapai 5.600 ha. Namun, dalam rapat dengan KPU hari itu, Menteri Bakar menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota, luas wilayah perairan laut ibu kota mencapai 68.189 ha dan luas daratan mencapai 256.142 ha. terdiri dari pemekaran seluas kurang lebih 199.962 ha dan Kawasan Ibu Kota Negara seluas 56.180 ha.

Berita terkait: Jokowi akan mengangkat kepala otoritas dan wakil kepala kota Nusantara

Nagara Rimba Nusa yang merupakan Kawasan Induk Pemerintah Pusat (KIPP) Ibu Kota Nusantara direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 6.671 ha yang merupakan bagian dari Kawasan Ibu Kota Negara. Lampiran II UU Ibu Kota mengatur luas wilayah utama.

“Terus terang angka-angka ini (luas wilayah ibu kota) berubah karena diawasi dan dikendalikan dalam praktiknya. Sekarang, luas Wilayah Induk Pemerintah Pusat sekitar 6.670 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan hutan hak yang menjadi kawasan hutan rakyat. hutan produksi lagi,” kata Bakar.

BACA JUGA:  24 gempa bumi melanda Aceh, Sumatera Utara pada 18-24 Februari

Tahap pertama pembagian tanah ibu kota dari kawasan hutan telah selesai, sedangkan kawasan hutan produksi seluas 41.492 ha merupakan tambahan dari hutan tanaman industri yang merupakan wilayah kerja PT ITCI Hutani Manunggal yang telah berubah fungsinya menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi, sesuai Surat Keputusan Perubahan Fungsi Hutan Produksi menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (SK.109/2020 tanggal 18 Februari 2020).

Tahap kedua pengadaan tanah kota dari kawasan hutan, yang merupakan bagian dari hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lahan Lain (APL) akan menunggu proses dari Otoritas Ibu Kota.

Wilayah pemerintahan utama di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terletak di sisi selatan ibu kota. Selain hutan produksi yang dapat dikonversi, Pemaluan, Bumi Harapan, dan Bukit Raya merupakan tiga desa yang bersinggungan dengan kawasan yang akan menjadi pusat pemerintahan.

Berita terkait: Pemindahan ibu kota untuk membantu mencapai pemerataan ekonomi: kementerian

Ruang hijau di ibu kota

Dipilihnya “Nagara Rimba Raya” sebagai gelar bukan tanpa alasan. Pemenang kompetisi desain ini ingin sekali mendefinisikan kota yang tetap ramah hutan untuk mengembalikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Pada Rabu, 2 Februari, saat mengunjungi Gedung Merah Putih, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan, seluruh lahan seluas 256.142 ha tidak akan digunakan untuk gedung pemerintahan, karena sebagian besar akan dibiarkan sebagai hutan. Rasionya adalah 20 persen bangunan dan 80 persen hutan.

Bakar menilai keputusan itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kota Nusantara dibangun atas dasar konsep desain Naraga Rimba Nusa, yang mengarah pada keputusan untuk meninggalkan 80 hingga 90 persen wilayahnya sebagai hutan. Dia mengulangi aspek ini setidaknya dua kali selama pertemuan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa komposisi kawasan hutan dan lahan di ibu kota dan wilayah perluasannya terdiri dari satu persen hutan produksi terbatas (HPT), 16 persen hutan produksi yang dapat dikonversi, 17 persen hutan produksi, 25 persen. hutan konservasi dan 41 persen lahan untuk penggunaan lain. Dengan demikian, kawasan hutan memang lebih luas di sana, mencapai 59 persen.

BACA JUGA:  Warga Ukraina dan penduduk lokal di Hong Kong menggalang dana untuk negara yang dilanda perang

Dengan persentase sebesar itu, banyak yang khawatir pembangunan ibu kota akan menggerogoti kawasan hutan di Kalimantan. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endro Hermono, mendesak kementerian untuk mencermati dan melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, termasuk mengambil tindakan pencegahan terhadap dampak pembangunan dan pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan. hutan yang tersisa.

Dia juga meminta kementerian untuk melakukan studi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dan kehutanan di zona penyangga dalam persiapan untuk pembentukan ibu kota.

Berita terkait: ibu kota baru Indonesia dan masa depan Jakarta

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, menyarankan kementerian untuk melakukan kajian kebencanaan dan mitigasi, mengingat lanskap Kota Nusantara berupa lembah-lembah berhutan yang banyak ditemukan satwa dan tumbuhan endemik. . Hal ini bertujuan sebagai langkah untuk menghindari terjadinya bencana lain, sedangkan pemindahan ibu kota sendiri merupakan salah satu cara untuk keluar dari masalah banjir tahunan Jakarta.

Ia mendesak adanya studi lingkungan dan kehutanan yang transparan. Jika ternyata berbahaya, tidak baik jika terjebak dalam keinginan ambisius untuk memindahkan ibu kota dan akhirnya menepis analisis dampak lingkungan.

Berdasarkan data kementerian, hanya 42,31 persen atau 108.362,91 ha luas Kota Nusantara yang berupa hutan, mangrove, dan hutan rawa (gambut). Sisanya adalah perkebunan, mencapai 29,18 persen; perdu 11,65 persen; tanaman campur 7,36 persen; perairan, 3,13 persen; lahan kosong, 2,09 persen; bidang, 1,61 persen; angkutan 0,94 persen; dan peruntukan lainnya, pertambangan, 0,88 persen; bangunan atau fasilitas umum 0,37 persen; sawah 0,34 persen; padang rumput 0,07 persen; gumuk pasir atau pasir laut 0,03 persen; tanah pasir atau gumuk pasir 0,02 persen; serta permukaan atau lapangan yang disemen, 0,01 persen.

Berita terkait: Ibu kota baru mencerminkan komitmen RI terhadap pemanasan global: KSP

Perjuangan untuk melakukan penghijauan

Dalam Masterplan Ibukota Nusantara yang merupakan lampiran dari UU Ibukota Negara, pembangunan ibu kota didasarkan pada nilai-nilai, seperti cerdas, hijau, asri, dan berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ibu kota negara yang baru dibangun atas dasar konsep kota hutan. Setidaknya 50 persen dari kota akan menjadi penghijauan untuk memastikan ketahanan lingkungan.

BACA JUGA:  Pertemuan IPU di Bali momentum bagi Indonesia untuk selesaikan krisis dunia: MP

Prinsip selaras dengan alam menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan Ibukota Nusantara. Indikator pertama adalah lebih dari 75 persen dari 256.142 ha kawasan adalah untuk ruang terbuka hijau, di mana 65 persen adalah kawasan lindung dan 10 persen untuk produksi pangan.

Kedua, 100 persen penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam waktu 10 menit. Ketiga, penggantian ruang hijau 100 persen untuk setiap bangunan tinggi institusi, komersial, dan perumahan, atau bangunan dengan lebih dari empat lantai.

Kondisi Pemekaran Ibu Kota Baru saat ini menjadi sorotan. Lubang bekas tambang yang mudah ditemukan di sana menarik perhatian anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Andi Akmal Pasluddin, dan Muslim dari Fraksi Partai Demokrat.

Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk merehabilitasi lubang-lubang tambang, meski harus ditanggung oleh perusahaan yang beroperasi di sana.

Sementara itu, Muslim mengingatkan agar pembebasan lahan untuk perluasan areal tidak boleh merugikan masyarakat. Kota Nusantara harus terintegrasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Berita terkait: Pengembangan ibu kota baru: Fase 1 untuk fokus pada infrastruktur dasar

Bakar membantah tudingan konversi hutan besar-besaran untuk membangun Kota Nusantara. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa luas hutan tidak boleh kurang dari 80 persen.

Rehabilitasi hutan dan lahan dipercepat, dan teknik tebang dan tanam per lajur dilakukan dengan segera membudidayakan tanaman endemik. Pembibitan modern berkapasitas 15 juta bibit pohon per tahun dianggap krusial yang menyediakan berbagai jenis pohon berkayu yang berasal dari daerah setempat.

Rencana pembangunan Ibu Kota disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian cepat lingkungan strategis kementerian pada tahun 2019 dan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020. Bakar mencatat, kajian lingkungan strategis untuk rincian penataan ruang juga tersedia.

Pembangunan Nagara Rimba Nusa sedang berlangsung. Seperti halnya dewan, partisipasi masyarakat tentunya diharapkan melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, atau keterlibatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berita terkait: Kemendagri optimis desa iklim berbagi inovasi

Berita terkait: Pengelolaan sampah dapat mengurangi emisi rumah kaca: wakil menteri

Related posts