Jakarta (ANTARA) – Polri menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan Operasi Peace Cartenz yang menekankan pada pendekatan berbasis kesejahteraan di Papua dengan membagikan 30 ekor anak babi kepada peternak di Kabupaten Yahukimo.
Anak-anak babi tersebut baru-baru ini diangkut Satgas Peace Cartenz ke kabupaten dengan menggunakan pesawat kargo Rimbun Air, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
“Dibeli dari salah satu peternak babi binaan ahli di SMK Jayapura, kesehatan anak babi terjamin,” kata Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.
Anak babi tersebut secara bertahap akan dibagikan kepada peternak lokal yang mampu beternak babi secara mandiri. Sehingga nantinya mereka bisa mensuplai bibit babi kepada warga sekitar yang membutuhkan, ujarnya.
Berita terkait: Korban Teroris Papua Bersenjata di Ilaga Dievakuasi ke RS Mimika
Kedepannya Satgas Peace Cartenz akan melanjutkan program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pengembangan peternakan babi di Kabupaten Yahukimo.
Untuk itu, paket program yang akan dilakukan antara lain pembekalan keterampilan membuat kandang babi, pengembangan balai pelatihan vokasi bagi peternak babi, dan pengeboran sumur air, ujarnya.
Polri secara resmi melancarkan Operasi Peace Cartenz yang meliputi wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Intan Jaya, dan Ilaga pada 17 Januari 2022.
Operasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, intelijen, hubungan masyarakat, dan penegakan hukum itu akan berlaku hingga 31 Desember 2022.
Baca juga: Pemkot Jayapura Percepat Vaksinasi COVID-19 pada Lansia
Menurut ANTARA, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyatakan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada kemakmuran untuk menangani hal-hal terkait Papua.
Mengutip salah satu contoh cemerlang pendekatan berorientasi kemakmuran pemerintahan Jokowi, Moeldoko menyoroti berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat agar bisa setara dengan provinsi lain.
Presiden Jokowi juga memprioritaskan peningkatan sektor ekonomi Papua dan Papua Barat, misalnya dengan memberlakukan kebijakan harga satu bahan bakar di sana sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat setempat, ujarnya.
Berita terkait: MPR, pemerintah sepakat perkuat pendekatan humanistik di Papua, Papua Barat
Pemerintah juga tetap fokus pada pengembangan sektor kesehatan dan pendidikan di dua provinsi di Indonesia itu, ujarnya.
Moeldoko meyakini bahwa status otonomi khusus tahap kedua yang diberikan untuk Papua dan Papua Barat akan menjadi pendorong semangat baru dalam mempercepat pembangunan untuk menciptakan kemakmuran di kedua provinsi.
ANTARA mencatat, pemerintah pusat telah memberikan dana otonomi khusus senilai Rp126,99 triliun kepada Papua dan Papua Barat sejak 2012.
Dalam indeks pembangunan manusia Indonesia 2019, Papua dan Papua Barat mencatat skor masing-masing 64,7 dan 60,84.
Berita terkait: Penerima LPDP harus kembali mengabdi pada Indonesia: Mata Garuda
Berita terkait: Otoritas Papua Barat menggagalkan upaya penyelundupan 59 burung endemik, reptil