Jakarta (ANTARA) – Plan Indonesia mendesak semua pemangku kepentingan untuk lebih mendorong kesetaraan bagi anak perempuan selama Presidensi G20 Indonesia sebagai cara untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.
“Pemenuhan kesetaraan gender harus dijadikan sebagai investasi vital. Apalagi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi isu utama yang diangkat oleh Women 20 selama Kepresidenan G20 Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. .
Menurut Laporan Indeks Kepemimpinan Perempuan 2021 dari Plan International, Indonesia berada di peringkat 10 dari 19 negara Asia dalam indeks keseluruhan, katanya.
Dalam aspek hukum dan kebijakan yang meliputi kesetaraan upah, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual, Indonesia menempati peringkat ke-14, ujarnya. Sedangkan untuk suara perempuan dan keterwakilan politik, Indonesia berada di peringkat ke-12, tambahnya.
Widiastuti mengatakan bahwa anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip gender dan bias dalam berbagai aspek, yang menghambat mereka dalam mengambil keputusan untuk hidup mereka, terutama untuk peran kepemimpinan.
Urgensi untuk mendorong kesetaraan gender bahkan lebih besar dari sebelumnya mengingat pandemi COVID-19 telah memperburuk keadaan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan, termasuk di Indonesia, tambahnya.
Berita terkait: Diskriminasi, kekerasan hambat pemberdayaan perempuan: W20
Data dari Menghentikan Kehidupan 2: Dengan Suara Mereka Sendiri: Anak Perempuan dan Remaja Putri tentang Dampak COVID-19 Laporan Plan International, yang mencakup 7 ribu anak perempuan dan perempuan muda di 14 negara, mengungkapkan bahwa 31 persen keluarga responden kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak perempuan, katanya.
Oleh karena itu, untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2022, Plan Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk bersama-sama memerangi ketimpangan gender, ujarnya.
“Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak perempuan terpenuhi sejak usia anak-anak, dan mereka diberi platform untuk meningkatkan agensi mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tedi Bharata mengatakan kesetaraan dan keragaman gender memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi, termasuk BUMN.
Oleh karena itu, kementerian terus berupaya mempercepat keterwakilan perempuan, seperti di dewan komisaris dan direksi, dengan target keterwakilan 15 persen pada 2021 dan 25 persen pada 2023, ujarnya.
“Untuk (memenuhi) ambisi ini, investasi pada perempuan, agar bisa memimpin, harus dilakukan sejak muda,” kata Bharata.
Langkah lain yang diambil Kementerian untuk menekankan peran perempuan di BUMN adalah inisiatif #GirlsTakeover 2021 yang diluncurkan bekerja sama dengan Plan Indonesia, Srikandi BUMN, dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), tambahnya. Program ini akan berakhir pada 2026, katanya.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di lingkup nasional tentang kesetaraan gender, sekaligus melahirkan talenta-talenta muda baru, termasuk staf muda BUMN yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan di tempat kerja,” ujarnya.
Berita terkait: APBN dukung penganggaran berbasis gender sejak tahun 2000: Menteri
Berita terkait: Menteri Ketenagakerjaan desak kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan