Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPP PKB Jazil Fawaid menilai penundaan pemilu memang bukan perkara mudah namun bukan tidak mungkin dalam dunia politik.
Menurut dia, usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 belum tentu terwujud, namun pelaksanaan pemilihan umum sebagai agenda politik nasional pasti akan terjadi.
“Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, baik tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu pemilu harus ditunda. PKB siap secara fisik dan mental. , kapan pun pemilu diadakan,” katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. .
Baca juga: Puskapol UI: Akhiri Wacana Penundaan Pilkada Kembali ke Konstitusi
Ia mencontohkan di awal tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2020, dari sebelumnya dijadwalkan menjadi dilaksanakan pada bulan September 2020 hingga Desember 2020.
Fawaid mengatakan, saat ini PKB sebagai partai sudah sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga ke tingkat cabang.
Baca Juga: Kemarin, Rapim TNI Angkatan Laut hingga Muhaimin Cabut Presiden
Selain itu, menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan meski pihaknya bertekad mengangkat Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden.
“Setiap hari, Muhaimin dan pengurus partai melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan Gus Muhaimin menjadi Presiden pada 2024,” katanya.
Ia sangat berterima kasih atas dukungan terhadap pencalonan Muhaimin sebagai calon presiden yang terus bermunculan di mana-mana. Di sisi lain, menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup baik dari berbagai survei.
Baca juga: ICW Minta Parpol Jangan Usul Penundaan Pilkada 2024
“Saya sangat optimis pada pemilu 2024, PKB secara nasional dapat mendongkrak perolehan kursi di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, karena elektabilitas Muhaimin yang rendah, dia masih punya waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun sejauh ini tidak memiliki “tiket” sama sekali untuk maju dalam pemilihan presiden.
Baca juga: Axis Peduli Indonesia Tolak Wacana Penundaan Pemilu
“Syarat untuk mengikuti pilpres adalah memiliki tiket dari partai politik, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Untuk PKB, Muhaimin sudah memiliki tiket 10 persen, katanya. hanya perlu mencari tambahan 10 persen,” katanya.
Wartawan: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2022