Jakarta (ANTARA) – Keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi diskriminasi gender sangat diperlukan, terutama dalam hal penyusunan kebijakan, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kebijakan reformasi ekonomi dan kebijakan pendidikan di suatu bangsa menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan kesempatan,” ujarnya dalam webinar Women in Leadership di Jakarta, Senin.

Untuk tujuan ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan sekolah gratis kepada anak-anak hingga 12 tahun untuk mengurangi kemungkinan keluarga dengan keterbatasan ekonomi harus memilih antara perempuan atau laki-laki untuk bersekolah, kata menteri.

Bantuan sosial juga kini menjadi kewajiban bagi perempuan kepala keluarga untuk menjamin pemanfaatannya secara tertib dan memastikan bantuan tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga, tambahnya.

“Perempuan kepala keluarga cenderung menggunakan uang bansos untuk makan atau buku untuk anak-anaknya, sehingga tidak digunakan untuk membeli rokok dan lain-lain,” kata Indrawati.

Berita terkait: Plan Indonesia serukan kesetaraan gender

Selain itu, peran aktif pemerintah Indonesia dalam penanganan diskriminasi gender juga terlihat dari komposisi APBN yang saat ini mengutamakan kesetaraan gender, ujarnya.

“Gender tagging kita buat untuk menunjukkan apakah APBN kita sudah menunjukkan afirmasi terhadap kesetaraan,” jelas Menkeu.

Indonesia termasuk negara yang beruntung karena peraturan pemerintahnya sudah memperhatikan kesetaraan gender, kata bendahara negara.

Masih banyak negara maju yang tidak peduli dengan masalah ini, katanya.

Misalnya, mereka tidak memberikan cuti hamil, tidak mengizinkan perempuan memiliki sertifikat tanah dan bangunan, dan atau bahkan membuka rekening bank, jelasnya.

“Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala dan kebijakan pemerintah harus bisa membukanya,” tegas Indrawati.

Berita terkait: Sinergi multipartai jadi kekuatan untuk mewujudkan kesetaraan gender