Pemilu 2024 di tengah gempuran disinformasi dan transformasi digital

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan mencatat sejarah untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tahun yang sama, yakni 2024.

Read More

Pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan serentak pada November 2024.

Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu berkomitmen untuk mewujudkan pemilu serentak dan pemilukada tahun 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib dan damai. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, KPU mulai melakukan berbagai upaya.

Salah satunya membuka berbagai ruang diskusi untuk mengungkap permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, guna mencari solusi terbaik untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik di tahun 2024. Bahkan, ruang diskusi tersebut telah menyentuh skala global dengan menggelar seminar internasional. .

Dari berbagai diskusi yang telah diadakan, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah tantangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia, yaitu keterkaitannya dengan transformasi digital dan segala perkembangan teknologi informasi yang pesat di dalamnya.

Penasehat Senior Administrasi Pemilu Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilihan (IFES) Joanne McCallum mengatakan bahwa persiapan dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi kegiatan yang kompleks.

Namun, belakangan kompleksitas tersebut justru semakin meningkat karena berbagai faktor, seperti munculnya pandemi COVID-19 dan transformasi digital dengan pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi di dalamnya.

Baca juga: KPU Serukan Penyederhanaan Surat Suara Agar Pilkada 2024 Murah dan Mudah

Penyebaran misinformasi dan disinformasi terkait pemilu
Lebih lanjut, menurut Joanne, perkembangan teknologi informasi di era digital membawa sejumlah dampak negatif bagi dunia pemilu, antara lain penyebaran misinformasi dan disinformasi di dunia maya, seperti media sosial.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Proses Pemilihan Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilihan (IDEA) Therese Pearce Laanela. Menurut Therese, penyebaran misinformasi dan disinformasi terkait pemilu merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk menjadikan pemilu 2024 lebih baik.

Seperti diketahui, misinformasi mengenai pemilu bukanlah hal baru yang disadari oleh sejumlah pihak, mulai dari akademisi, pemantau pemilu, hingga penyelenggara pemilu, sebagai salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyebaran informasi yang salah tentang pemilu di Indonesia adalah situasi dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, karena mereka menganggap informasi tersebut benar. Kondisi tersebut tidak lepas dari fakta bahwa literasi pemilu masih rendah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia memahami dengan baik berbagai tahapan yang terlibat dalam pemilu. Bahkan, ada juga pemilih pemula yang masih merasa bingung dengan tata cara mencoblos dalam pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Oleh karena itu, untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah tentang pemilu, literasi pemilu bagi pemilih harus menjadi agenda utama yang harus dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Kemudian mengenai disinformasi atau informasi palsu yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di dunia maya, baik berupa berita bohong maupun kampanye hitam, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar memandang hal ini memang menjadi masalah yang semakin banyak terjadi di masyarakat. pesta demokrasi di Indonesia.

Mengenai dampak penyebaran disinformasi, menurut Therese dapat menyerang berbagai pihak yang terkait dengan dunia pemilu, baik jurnalis yang meliput pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, maupun pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pemilu.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Therese mengatakan perlu adanya sinergi antara penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu sebagai pihak pengawas, dan kelompok masyarakat sipil sebagai pemantau pemilu, seperti Perhimpunan Penyelenggara Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan DPR. penyedia platform media sosial.

Ia memandang partai-partai tersebut perlu bersinergi dalam merencanakan strategi dan melaksanakan berbagai upaya membendung disinformasi tentang pemilu di lingkungan informasi online.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Needdem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai disinformasi pemilu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, karena banyak terjadi pada lima tahun pesta demokrasi sebelumnya, yakni pada Pemilu 2014 dan 2019.

Menurutnya, tren disinformasi pemilu 2014 banyak digunakan untuk mengubah persepsi publik. Misalnya, seorang pemilih pada awalnya senang dengan kandidat awal A, tetapi dengan disinformasi, pemilih itu dapat mengubah pilihannya.

Selain itu, disinformasi dalam pemilu juga lebih terfokus pada saling menjatuhkan antar calon, tambahnya.

Sementara itu, selama pemilihan umum 2019, dia mengatakan tren disinformasi telah berubah. Penyebaran disinformasi saat itu lebih ditujukan untuk mempengaruhi emosi dan perilaku masyarakat dalam memilih.

Contohnya adalah disinformasi terkait metode pemungutan suara pada Pemilu 2019. Menurutnya, beredar disinformasi terkait tata cara pemungutan suara yang dilakukan KPU di salah satu media sosial.

Dari sejumlah gambaran permasalahan disinformasi dalam pengalaman pemilu di Indonesia, ia berharap penyelenggara pemilu lebih siap mengantisipasi tantangan disinformasi pada pemilu 2024.

Ia menyarankan kepada penyelenggara pemilu untuk membentuk tim khusus untuk memantau aktivitas media sosial terkait pemilu dan memberikan informasi yang komprehensif, mudah diakses, serta mengembangkan strategi komunikasi dalam menanggapi disinformasi pemilu.

Baca juga: KPU Tegaskan Tidak Berencana Gunakan “e-voting” di Pemilu 2024

Transformasi digital dalam pemilu
Therese juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar kedua dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih baik adalah kemampuan beradaptasi di era transformasi digital secara tepat.

TTransformasi digital merupakan fenomena yang benar-benar terjadi dan tidak dapat dihindari oleh berbagai bidang, termasuk dalam dunia pemilu. Oleh karena itu, mau tidak mau, penyelenggara pemilu juga dituntut untuk beradaptasi dengan dunia digital.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tanah air, KPU sebenarnya telah menggunakan teknologi digital dalam beberapa tahapan pemilu, termasuk aplikasi LindungiHakmu yang membantu masyarakat mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih.

Selanjutnya, KPU membentuk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yaitu tata cara pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu secara digital. Kemudian, ada pula Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Dari seluruh upaya adopsi teknologi digital di berbagai tahapan pemilu, Therese mengimbau KPU untuk melakukan rangkaian uji coba Sirekap secara lengkap, sehingga permasalahan yang mungkin timbul dari pemanfaatannya dapat diminimalisir.

KPU juga perlu mengoptimalkan keamanan siber Sirekap, sehingga risiko manipulasi data hasil penghitungan suara dalam pemilu dapat dihindari.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memakan waktu cukup lama berpotensi menimbulkan spekulasi di kalangan pemilih yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan sengketa pemilu. Bahkan, spekulasi kemungkinan akan semakin mudah menyebar seiring dengan keberadaan media sosial.

Dari semua pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu tidak lepas dari munculnya berbagai tantangan baru. Meski begitu, ada juga berbagai upaya penaklukan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak penyelenggara.

Bahkan dalam praktiknya, seperti yang dikatakan Direktur Jaringan untuk Demokrasi dan Integritas Pemilihan Eksekutif (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Salah satunya menggelar forum dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu misinformasi dan disinformasi yang dapat merusak kredibilitas dan persepsi publik terhadap pemilu di Indonesia.

Tentunya, langkah antisipatif seperti itu diharapkan dapat diperbanyak oleh penyelenggara pemilu, bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Harapannya, dalam praktiknya, antisipasi ini benar-benar mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih baik.

Baca juga: KPU: Penggunaan Sipol Sebagai Upaya Modernisasi Parpol

Editor: Fransiska Ninditya
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Related posts