Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial telah menetapkan 854 Desa Tahan Bencana (KSB) dan 208 panti sosial untuk mengantisipasi bencana alam di beberapa wilayah rawan di Indonesia.
Statistik tersebut berdasarkan data yang diberikan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA).
KSB dan panti sosial telah didirikan atas arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kata sub-koordinator mitigasi direktorat Tota Oceanna Zonneveld atas nama Pj Direktur Iyan Kusmadiana dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat.
Pembangunan desa dan shelter bertujuan untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, serta untuk memetakan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan ketika terjadi bencana alam, kata Zonneveld.
“Hingga Desember 2021, total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB di Provinsi Jawa Barat,” tambah Zonneveld.
Untuk mendukung penanganan bencana alam, Menteri Rismaharini menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk mendirikan posko di daerah rawan bencana dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, kata pejabat tersebut.
“Hingga saat ini telah berdiri 208 panti sosial di 13 provinsi, yakni di Jawa Barat 43, Jawa Tengah 37, Jawa Timur 15, Banten 3, Kalimantan Barat 47, Kalimantan Selatan 7, Kalimantan Utara 2, Kalimantan Timur 2, Nusa Tenggara Timur 16, Sulawesi Selatan 11, DI Yogyakarta 2, Aceh 14, dan Nusa Tenggara Barat 9,” papar Zonneveld.
Lebih lanjut Zonneveld mengatakan, daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang.
Topografi wilayah yang berbukit menyimpan potensi bencana alam berupa tanah longsor, tambahnya. Ada dua KSB di Kabupaten Sumedang, yakni di Kecamatan Tanjungkarya dan Cimanggu, kata Zonneveld.
Program KSB melibatkan penyelenggaraan beberapa kegiatan berbasis masyarakat, seperti memberikan pembekalan tentang tata cara evakuasi, mendirikan shelter, memberikan pertolongan pertama, dan menyiapkan shelter sosial, tambah Zonneveld.
Di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, misalnya, terjadi longsor pada 9 Januari 2021, katanya. Saat itu, masyarakat belum siap menghadapi bencana alam, tambahnya. Ini mengakibatkan 16 kematian dan puluhan luka-luka, lanjut Zonneveld.
Menteri Rismaharini kemudian mengunjungi lokasi dan membawa bantuan serta memerintahkan segera dibentuknya KSB agar masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, katanya. Dengan adanya KSB, warga sekitar bisa lebih siap ketika terjadi bencana alam, tambah Zonneveld.
Berita terkait: Pemerintah harus dorong pembentukan desa tahan bencana: akademik