Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang kita. Kami percaya pada efek penggandanya
Jakarta (ANTARA) – Pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena memiliki multiplier effect yang tinggi, kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang kita. Kami percaya dengan multiplier effect-nya,” kata Nazara di Webinar Infrastruktur 2022, Rabu.
Untuk itu, Wamenhub juga menyatakan bahwa pemerintah akan membangun infrastruktur yang mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Berita terkait: Berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur rakyat: menteri
Nazara menegaskan, pembangunan infrastruktur terus digenjot di tengah pandemi COVID-19 karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna membantu mereka keluar dari middle income trap.
“Kita harus memikirkan detailnya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi,” tegasnya.
Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur, Nazara menegaskan pemerintah telah memberikan dukungan, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, pemerintah memberikan dukungan kepada kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal, birokrasi, dan pegawai untuk memastikan K/L dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPS), sehingga dana pembangunan infrastruktur tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga swasta.
Berita terkait: Menpora serukan percepatan infrastruktur PON 2024
Skema KPBU ini merupakan bentuk pembiayaan yang kreatif berdasarkan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Melalui skema ini, pemerintah berupaya untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan sambil melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan program pinjaman kepada daerah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional mengingat pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sejak tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah mengeluarkan pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.
Dari sisi program pinjaman ke daerah, pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendorong pendanaan ke daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.
Berita terkait: Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak meningkatkan risiko bencana: Jokowi
Pemerintah juga mendesak Badan Pengelola Barang Milik Negara (LMAN) bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Dari tahun 2016 hingga 2021, APBN telah memberikan dukungan untuk pengadaan tanah melalui LMAN sebesar Rp105,26 triliun dan berkurang Rp28,84 triliun pada tahun 2022.
“Angka besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur,” tambah Nazara.
Berita terkait: TNI, Polri tidak boleh ikut campur dalam demokrasi: Presiden
Berita terkait: Indonesia angkat isu pengelolaan kelautan di G20 EDM-CSWG