Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak meningkatkan risiko bencana: Jokowi

  • Whatsapp

Izin usaha yang dikeluarkan harus memperhitungkan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan meningkatkan risiko bencana

Jakarta (ANTARA) – Pembangunan infrastruktur seharusnya mengurangi risiko bencana, bukan meningkatkannya, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Read More

Presiden mengingatkan bahwa semua program pembangunan nasional dan daerah harus berorientasi pada kebijakan yang tahan bencana.

“Izin usaha yang dikeluarkan harus memperhitungkan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan meningkatkan risiko bencana,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. , Jawa Barat, Rabu.

Presiden menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus aktif mengajak seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk mengorientasikan program pembangunan pada konsep ketahanan bencana.

“Kebijakan tahan bencana harus menjadi mainstream,” tegasnya.

“BNPB harus aktif mengajak seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah, agar semua program pembangunan berorientasi pada ketahanan terhadap bencana. Ini semua harus diundang,” tegas Presiden.

Kepala negara juga mencatat bahwa sistem pendidikan kebencanaan harus terus ditingkatkan, terutama di daerah rawan bencana. Budaya sadar bencana harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, masyarakat, dan sekolah.

“Jelajahi berbagai jenis kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap bencana, dan lakukan latihan dan simulasi setiap saat. Jangan menunggu bencana datang,” ujarnya.

Kepala negara menekankan bahwa potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat harus dioptimalkan untuk menciptakan masyarakat yang tahan bencana. Indonesia tangguh bencana harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah dan bangsa.

BACA JUGA:  Indonesia menginvestasikan US$5 juta untuk pengembangan vaksin

“Kita merangkul kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat. Kita wujudkan masyarakat yang tahan bencana,” kata Presiden.

Konsep bangunan dan tata ruang yang buruk untuk kawasan pemukiman menunjukkan bahwa masyarakat tidak siap menghadapi bencana, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

“Bukan gempa yang menimbulkan korban jiwa atau luka dalam setiap kejadiannya. Melainkan akibat runtuhnya bangunan,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati sebelumnya.

Karnawati mengatakan, dinamika kegempaan yang tidak menentu, ditambah dengan penataan ruang permukiman yang tidak tepat, yang tidak begitu adaptif terhadap bencana, dapat memperburuk kondisi masyarakat saat terjadi gempa.

Berdasarkan penelitian badan tersebut, penyebab runtuhnya bangunan adalah letaknya di atas lapisan tanah yang tergolong lunak serta konstruksi bangunan yang gagal memenuhi standar tahan gempa.

Misalnya, gempa bumi berkekuatan 6,6 SR yang menghasilkan getaran di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Jumat, 14 Januari, menyebabkan kerusakan parah pada bangunan.

Hal itu kemudian diperparah dengan kepanikan masyarakat akibat minimnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengantisipasi dan menghadapi bencana.

Karnawati menilai Indonesia kurang siap menghadapi gempa bumi besar yang bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, konsep perencanaan dan pembangunan sangat penting untuk mengatasi potensi risiko, dampak, dan bahaya bencana di suatu daerah.

Baca juga: Presiden Desak Basarnas Tingkatkan Kerjasama
Berita terkait: BMKG desak Pemprov Banten perkuat kesiapsiagaan bencana
Berita terkait: Fenomena hujan es masih bisa terjadi hingga Maret-April: BMKG

Related posts