Partai Golkar berdebat tentang perpanjangan masa jabatan presiden

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan partai politik menyampaikan pendapatnya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan berbagai pihak. “Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Selain itu, semuanya bisa diubah, asalkan melalui mekanisme konstitusional,” kata Mekeng, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan keinginan publik yang disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Namun tidak dijelaskan secara detail masyarakat yang dimaksud.

Baca juga: Anggota DPR: Jadwal Pilkada 2024 Akhiri Spekulasi Masa Jabatan Presiden

Menurutnya, Partai Golkar sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat, maka parpol harus merespon permintaan tersebut. “Tapi ini tentunya harus melibatkan semua parpol di parlemen dan elemen DPD, bagaimana sikap PDI-P, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD. Partai Golkar siap berdiskusi sesuai mekanisme konstitusi,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai jika pemilihan umum dilaksanakan pada 2024, situasi ekonomi Indonesia akan terganggu karena diperkirakan defisit ekonomi akan semakin dalam.

Padahal menurut Mekeng, perekonomian Indonesia saat ini belum berjalan normal akibat pengaruh pandemi Covid-19 dan masih tingginya defisit anggaran. “Mulai tahun 2023 defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Artinya defisit APBN akan kembali ke undang-undang keuangan negara, yaitu di bawah tiga persen,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Rekomendasikan Presiden Tegur Menteri Bahlil

Dia mencontohkan, selama pandemi, pembiayaan negara sebagian besar ditopang oleh utang, misalnya pada tahun 2021 utang negara mencapai Rp. 1.100 triliun. Menurutnya, pada tahun 2022 utang akan sedikit berkurang karena perekonomian sudah mulai membaik yakni Rp. 600 triliun dan pada 2023 tidak akan ada lagi utang.

Mekeng menilai jika utang tidak lagi dibiarkan, maka pemerintah harus berhati-hati dalam mencari penerimaan negara sehingga penerimaan pajak, investasi, dan produk domestik bruto (PDB) harus meningkat.

“Kita tahu di masa pandemi Covid-19, pembiayaan negara banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau ada hiruk-pikuk Pilkada 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara akan stagnan, ini berbahaya. ,” dia berkata.

Baca juga: Moeldoko: Bahlil Punya Alasan Usul Perpanjangan Jabatan Presiden

Ia mengatakan, dalam kondisi penerimaan negara yang rendah dan tidak ada utang, negara dituntut untuk mengurangi kemiskinan. Namun menurutnya, di sisi lain, berbagai bantuan yang telah tersedia selama ini, seperti Bantuan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak serta merta berhenti.

“Karena berbagai bantuan itu agar masyarakat tidak jatuh miskin. Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda perekonomian tetap berjalan,” ujarnya.

Mekeng menilai selama pemilihan umum, investasi hampir tidak ada karena pengusaha berada pada posisi “watch and wait”, yakni menunggu acara politik selesai.

Baca juga: Fadjroel: Presiden Tolak Tiga Masa dan Perpanjangan Masa Jabatan

Di sisi lain, menurut dia, biaya untuk Pilkada 2024 cukup besar, mencapai Rp. 100 triliun dan harus dipenuhi oleh negara, lalu dari mana pemerintah mendapatkan dana sementara sumber penerimaan negara berkurang akibat pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, semangat perpanjangan masa jabatan presiden juga penting karena saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina.

Menurutnya, perang tersebut bisa berlangsung lama dan kemungkinan akan terjadi perang besar yang akan berdampak pada perekonomian dunia karena harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga akan naik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan petani sawit di Siak, Pekanbaru, menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kami menangkap aspirasi keinginan kebijakan yang berkelanjutan dan ada juga aspirasi agar kebijakan yang sama bisa terus berlanjut,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/2). Aspirasi tersebut ia dapatkan saat melakukan kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Kamis (24/2) Petani Kelapa Sawit di Desa Libo Jaya.

Wartawan: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2022