partai pendukung pemerintah harus bertindak dan kembali ke konstitusi

Jakarta (ANTARA) –

Kajian Publik Politik dan Kebijakan (P3S) menilai penundaan pemilu 2024 bisa mencederai reformasi dan cacat demokrasi.

“Oleh karena itu, pihak pendukung pemerintah harus bertindak dan kembali ke konstitusi,” kata Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, semua pihak telah sepakat bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sehingga tidak perlu ada usulan penundaan.

Namun, pihaknya akan membahas wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

“Melalui webinar ini akan tergambar esensinya. Saya berharap teman-teman di parlemen terus menjaga dan mengawal konstitusi,” kata Jerry.

Pembicara yang akan membahas isu penundaan pemilu antara lain pengamat politik Reza Haryadi, Jerry Massie dan ekonom Prof Anthony Budiawan.

Seminar online akan dilaksanakan pada Sabtu (5/3) melalui aplikasi Zoom.

Selain itu, akan ada narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga webinar ini akan membahas dampak buruk dari kenaikan masa jabatan.

Jerry juga berharap perbedaan pendapat terkait penundaan pemilu harus tetap menjadi bagian dari dinamika politik.