Ormas Dipuji atas Perannya dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi keterlibatan ormas dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia.

“Penanganan kekerasan seksual merupakan isu lintas sektoral yang melibatkan berbagai sektor terkait mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya dalam siaran pers yang dikeluarkan. di sini pada hari Senin.

Read More

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terbongkar akhir-akhir ini tidak lepas dari tingginya partisipasi masyarakat dan ormas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ungkapnya.

“Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penanganan perempuan korban kekerasan, diperlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi,” tegasnya.

Diperlukan rekomendasi, ide, dan inisiasi konstruktif yang dapat mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dari ormas, kata menteri.

Itu merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah dan ormas untuk bekerja sama memutus mata rantai kekerasan seksual di Indonesia, tambahnya.

Dia menegaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya, antara lain sosialisasi, advokasi, dan pelatihan, untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat mengenai dampak dan potensi kekerasan, sesuai dengan undang-undang.

Berita terkait: Masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap kekerasan berbasis gender online: pemerintah

Ia menekankan perlunya regulasi hukum yang mendesak untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kasus pidana kekerasan seksual yang komprehensif.

Oleh karena itu, pengesahan RUU Kekerasan Seksual (RUU TPKS) diharapkan dapat memberikan payung hukum dan acuan bagi pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta penindakan. terhadap pelaku dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, tambahnya.

BACA JUGA:  Deklarasi Islamabad OKI menegaskan dukungan untuk Palestina dan Kashmir

Sebelumnya, dalam rapat paripurna 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Berita terkait: Komitmen pemerintah Indonesia terhadap RUU kekerasan seksual

Related posts