Jakarta (ANTARA) – Komitmen Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru, Nusantara, harus disambut baik oleh pemerintah, menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
“Saya yakin ini kemajuan yang baik. Jika lebih banyak investor menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru, itu akan lebih baik,” kata wakil direktur lembaga itu, Eko Listiyanto, kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Pemerintah, khususnya kementerian yang terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, harus segera mengambil tindakan tindak lanjut untuk menanggapi komitmen Putra Mahkota dan peluang yang mungkin mengikuti, katanya.
Wakil direktur mencatat bahwa Indonesia dan Arab Saudi telah menikmati hubungan yang sangat produktif di berbagai sektor seperti pendidikan, sosial budaya, dan aspek lainnya.
Indonesia juga menyumbang persentase terbesar jemaah haji ke Arab Saudi setiap tahun, yang secara signifikan telah mendorong kerja sama antar negara, katanya.
“Dari aspek ekonomi, kita perlu menindaklanjuti komitmen yang dibuat oleh pemerintah Saudi. Jika lebih banyak negara maju dan kaya berinvestasi di ibu kota baru, dan kita segera menindaklanjuti komitmen mereka, itu akan lebih baik juga,” kata Listiyanto.
Berita terkait: Putra Mahkota Saudi tegaskan kembali komitmen untuk pembangunan Nusantara
Sebelumnya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan ibu kota baru kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kunjungannya ke Riyadh pekan lalu.
Putra Mahkota juga telah menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam dana kekayaan negara nasional, Otoritas Investasi Indonesia (INA).
Menanggapi komitmen Putra Mahkota, Pandjaitan mengatakan akan membentuk tim yang akan mengunjungi Riyadh untuk menindaklanjuti komitmen ibu kota baru.
Menko juga menegaskan bahwa Putra Mahkota akan membalas kunjungannya dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Berita terkait: Kepala otoritas Nusantara harus memenuhi beberapa kriteria: ahli