Menjaga bahasa, identitas bangsa dan negara

  • Whatsapp
“Ayo berangkat, etam lihat pesut, kendiya keburu petang,” Alimin, Ketua Komunitas Pengelola Wisata Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada rekan-rekannya.

Dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan menjadi “Ayo pergi, kita akan melihat lumba-lumba, (jika kita terlambat) kita tidak akan mengejar matahari.” Namun, ada yang menarik, karena apa yang diucapkan Alimin bukan dalam bahasa Indonesia melainkan dalam bahasa Kutai dialek Kota Bangun.

Read More

Sementara beberapa kata di Kutai mirip dengan bahasa Indonesia, beberapa perbedaan yang ditemukan dalam ucapan Alimin adalah ‘etam’, Kutai untuk ‘kita’ (kita) dan ‘kendiya’ untuk ‘nanti’ (nanti). Pada dasarnya, sebagian besar penutur bahasa Indonesia akan memahami sebagian besar dari apa yang dia katakan, namun mereka perlu mengklarifikasi arti dari kedua kata tersebut dengannya.

Kata-kata Alimin akan sedikit membingungkan bagi penutur bahasa Indonesia non-Kalimantan karena perbendaharaan kata yang berbeda, namun penduduk yang terbiasa dengan bahasa daerah — bahasa Dayak, Paser, dan Kutai — akan langsung mengetahui bahwa Alimin berbicara dengan dialek Kota Bangun bahasa Kutai.

Kasus Alimin menunjukkan bahwa bahasa, sebagai sistem komunikasi yang terdiri dari kata-kata, merupakan bagian dari identitas individu yang akan membedakannya dari orang lain.

Sayangnya, dialek Kota Bangun bahasa Kutai termasuk di antara beberapa bahasa di Kalimantan Timur yang terancam punah karena percampuran budaya, berkurangnya jumlah penutur asli, dan terbatasnya persebaran bahasa.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, total 718 bahasa digunakan secara nasional, di antaranya 25 bahasa terancam punah, enam bahasa dalam kondisi kritis, dan 11 bahasa dinyatakan punah.
Berita terkait: Revitalisasi bahasa daerah untuk mencegah kematian bahasa: Menteri

BACA JUGA:  Hati-hati, Thailand, Anda mungkin akan segera tergelincir di Creamfields

Revitalisasi bahasa

Revitalisasi bahasa menjadi semakin mendesak untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang terancam punah dari ancaman kepunahan, menurut anggota Komisi X DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian.

Sjaifudian menegaskan, kedatangan sekitar 500 ribu penduduk yang akan bermukim di ibu kota baru Nusantara di masa depan akan menjadi ancaman bagi budaya dan bahasa daerah jika tidak ditangani dengan baik.

Untuk mencegah bahasa rentan dari kepunahan, sekitar 38 bahasa yang dianggap terancam punah secara nasional telah ditetapkan sebagai bagian dari program revitalisasi budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022.

Tiga bahasa Kalimantan Timur yang akan direvitalisasi dalam program ini adalah bahasa Kenyah, bahasa Paser, dan bahasa Kutai dialek Kota Bangun.

Sjaifudian menyatakan kelegaan atas program kementerian yang akan membantu merevitalisasi bahasa yang terancam punah yang telah diperjuangkannya. Dia menganjurkan pengenalan kelas bahasa lokal di sekolah-sekolah lokal untuk mengajar bahasa.

Pemerintah daerah kini berkewajiban untuk memperkenalkan bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum di sekolah untuk menjamin kelangsungan bahasa yang menjadi bagian dari budaya daerah dan simbol yang mengidentifikasi penuturnya.

Pengenalan bahasa daerah di sekolah juga penting untuk mengurangi dampak pemindahan ibu kota negara ke Nusantara terhadap komposisi sosial dan bahasa di provinsi tersebut.

Dari semua daerah yang menggunakan bahasa yang ditandai untuk program kementerian, Dinas Pendidikan Kabupaten Paser adalah yang pertama mewajibkan bahasa Paser untuk diperkenalkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Otoritas pendidikan di kabupaten Kalimantan Timur lainnya diharapkan untuk mengikuti.

Pemerintah daerah juga diharapkan melibatkan penutur asli melalui dukungan lintas sektor dan lintas otoritas untuk memastikan kemajuan program.
Berita terkait: Dinas Bahasa akan revitalisasi lima bahasa daerah di NTT

BACA JUGA:  Kejuaraan E-sports Dunia IESF untuk mendukung pariwisata olahraga: PBESI

Dukungan regulasi

Lebih lanjut, Kepala Dinas Bahasa Kaltim Anang Santosa mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan landasan hukum bagi pelestarian dan perlindungan bahasa daerah.

Beberapa landasan hukum mengenai hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Nasional dan Bahasa Daerah.

Untuk mengatasi masalah bahasa yang terancam punah dan sejalan dengan program kementerian, otoritas Kalimantan Timur saat ini sedang menyusun peraturan tentang promosi bahasa daerah yang akan memberikan dasar hukum untuk implementasi bahasa daerah yang lebih menyeluruh di daerah.

Sejalan dengan kewenangan provinsi, Dinas Bahasa Kaltim juga sedang menyusun peraturan untuk melindungi bahasa daerah dari intrusi budaya lain dan menjaga perkembangan dan keharmonisan antara bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah setelah ibu kota negara dipindahkan. ke Kalimantan Timur.

Sjaifudian memuji tindak lanjut pemerintah provinsi yang cepat setelah bahasa daerah dimasukkan dalam program revitalisasi bahasa kementerian. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tegasnya.

Pemerintah daerah wajib membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 42 undang-undang yang menyebutkan kewajiban pemerintah untuk melindungi bahasa dan sastra.

Program revitalisasi budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022 di Kalimantan Timur akan menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kebanggaan warga terhadap bahasa ibu, karena bahasa adalah identitas bangsa dan negara.
Berita terkait: Indonesia memiliki 653 bahasa asli: Pemerintah

BACA JUGA:  Bekas rumah Nelson Mandela berubah menjadi hotel mewah

Related posts