Surabaya (ANTARA) – Lembaga Lingkaran Studi Demokrasi Indonesia (LiDI) menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa layak mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024.
“Dia seperti calon presiden, bukan calon wakil presiden,” kata Direktur Eksekutif LiDI Ainul Mutaqin menjelaskan hasil kajian dan diskusi yang digelar lembaganya di Surabaya, Kamis.
Menurutnya, ada beberapa faktor dan alasan yang membuat seorang Khofifah layak menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden untuk periode berikutnya.
Baca juga: SSC Catat 71,2 persen Ibu Puas dengan Performa Khofifah-Emil Dardak
Baca juga: Gubernur Khofifah Siapkan 15 Desa di Jatim Sebagai Desa Devisa
“Ada enam alasan yang menjadi faktor utama karakter yang layak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Tanpa enam indikator tersebut, sulit bagi angka-angka tersebut untuk mewujudkan visi Indonesia menuju 2045,” ujarnya.
Indikatornya, kata dia, tidak terkait kasus korupsi, tidak terlibat konflik sumber daya alam, tidak terkait politisasi isu agama, tidak menjadi bagian dari oligarki atau kartel politik, tidak menjadi bagian dari dinasti politik, dan tidak menjadi bagian dari politik. berisik di media, tapi melupakan prestasi.
Ainul menyampaikan Khofifah yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu Ketua Umum PBNU mencerminkan semua indikator yang menjadi syarat penting bagi karakter yang layak memimpin Indonesia.
Berdasarkan enam indikator tersebut, lanjutnya, LiDI akan merumuskan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat hipotesis awal tersebut.
“Kenapa Khofifah? Karena kami menilai tokoh-tokoh lain, bahkan yang hasil surveinya lebih unggul, tidak memenuhi enam indikator penting ini,” ujarnya.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi LiDI Satria Unggul Wicaksana menambahkan Khofifah diuntungkan dengan tren kepala daerah yang lebih atraktif di Pilpres.
“Ada tiga latar belakang calon presiden yang masuk dalam klasifikasi kami, yakni kepala daerah, menteri, dan ketua parpol. Di antara ketiga latar belakang itu, kepala daerah yang sedang tren sekarang,” katanya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menjelaskan beberapa alasan, seperti Jokowi memengaruhiyang membuktikan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta memenangkan kontes pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2014 dan 2019.
“Jokowi dianggap prototipe kepemimpinan nasional, lengkap dengan pendukung fanatik. Kedua, kepala daerah memiliki kapabilitas untuk menangani masalah, karena kepala daerah selalu dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan kebijakan yang dinamis dan strategis,” ujarnya.
Di sisi lain, kajian dan diskusi yang digelar merupakan bagian dari pemberian masukan kepada Khofifah dari berbagai perspektif.
Beberapa pakar lintas kampus hadir antara lain Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang, Prof Mas’ud Said, Pakar Politik Universitas Negeri Surabaya, Dr Agus Mahfud Fauzi, Pakar Politik Universitas Airlangga, Dr. Aribowo, dan Pakar Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Ahmad Sholikin.
Wartawan: Fiqh Arfani
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2022