Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempercepat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di berbagai daerah agar masyarakat mendapatkan manfaat optimal dari pemberdayaan lahan.
“Akhir dari program RAPS adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepastian hukum yang diperoleh dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan permodalan, bibit, dan sebagainya. Masyarakat NU yang masif diharapkan bisa terlibat membantu pemilihan skema. yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen melaksanakan RAPS untuk mendorong pengelolaan tanah dan sumber daya alam (SDA) berbasis masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus program KSP tahun 2022, lanjutnya, adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi proyek utama (proyek besar) reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan kawasan perhutanan sosial terpadu.
Dengan kerjasama lintas sektor dan pelibatan organisasi masyarakat (ormas), seperti NU, kegiatan pemberdayaan di lokasi konflik agraria dapat dilakukan secara bersama-sama, jelasnya.
Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota, KSP memandang NI sebagai salah satu mitra penting Pemerintah.
“Peran jaringan 29.000 ponpes NU dalam membantu pengajuan lokasi penanganan konflik agraria dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai target RAPS,” ujarnya.
Pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi pelaksanaan program perhutanan sosial yang baru mencapai 4,8 juta hektar dari target 12,7 juta hektar.
Selain itu, kata dia, kerjasama dengan NU diharapkan dapat meningkatkan pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta hektar dari target 4,5 juta hektar.
Sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah dan NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan kegiatan “Halaqoh RAPS” dalam rangka memperingati HUT ke-96 NU di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat (4/ 3).
PBNU mendorong warga NU untuk berkontribusi dalam percepatan RAPS dan menargetkan bantuan penyelesaian RAPS pada setidaknya dua juta hektar lahan konflik.
Pada saat yang sama, lembaga otonomi perempuan NU ditargetkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial menjadi 15,7 persen dari saat ini lima persen.
“Melalui program RAPS, pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ilmu ‘ikan’ tetapi juga ‘kail’ dan ilmu mancing bagi warga NU,” kata Ketua Tanfidziyah PBNU Alissa Wahid.
Reporter: Indra Arief Pribadi
Editor: Fransiska Ninditya
HAK CIPTA © ANTARA 2022