KPK harus tangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara: ICW

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga fokus mengusut kasus-kasus yang merugikan keuangan negara besar selain operasi penangkapan.

“Dalam penelitian kami, kami mengkritisi KPK agar tidak hanya fokus pada operasi (penangkapan) tetapi kasus-kasus dengan kerugian keuangan negara yang besar juga harus menjadi prioritas kerja mereka,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat diskusi virtual. dalam peluncuran penelitian bertajuk “Urgensi Pengaturan Penyitaan Agunan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, seperti terlihat di sini, Selasa.

Read More

Peneliti ICW menilai langkah ini perlu dilakukan, karena data total kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus sebenarnya ditangani Kejaksaan Agung, dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp118 miliar.

Ramadhana mengatakan, selain memberikan sanksi pidana kepada para koruptor, pemulihan keuangan negara juga harus disikapi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi karena motif korupsi yang paling mendasar adalah masalah ekonomi.

Ia juga mencontohkan ICW dan sejumlah akademisi telah meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi guna mendukung agenda pemulihan keuangan negara.

Berita terkait: Kewenangan, KPK pastikan pengembangan IKN bebas korupsi

“Harus ada perbaikan pada beberapa poin dalam UU Pemberantasan Korupsi atau pengesahan regulasi untuk mendukung agenda pemulihan kerugian keuangan negara,” tegas Ramadhana.

Peneliti ICW juga menyoroti perlunya pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Valuta Asing dan RUU Penyitaan Aset Pidana.

“Kami ICW (anggota) sangat yakin bahwa ketiga undang-undang ini (revisi UU Pemberantasan Korupsi dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Mata Uang dan RUU Penyitaan Aset Pidana) akan sangat mendukung kerja Negara Indonesia. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam mengungkap dan memastikan (kompensasi) kerugian keuangan negara dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Berita terkait: G20 dan pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset
​​

Related posts