Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus bekerja sama dengan lembaga global untuk memulihkan aset hasil korupsi di luar negeri.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada acara kick-off Pokja Pemberantasan Korupsi (Pokja) G20 yang diakses online dari Jakarta, Jumat.
“Kerja sama lintas negara dan kelembagaan diharapkan dapat mengatasi tantangan untuk mewujudkan pemulihan aset yang diperoleh dengan cara kriminal, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam meningkatkan kolaborasi global sangat penting,” kata Mahfud.
Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, karena aset recovery merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan upaya tersebut, jelasnya. Sementara itu, kasus pejabat yang mengalihkan aset—yang diperoleh melalui cara korupsi di Indonesia—ke luar negeri berulang kali terjadi, kata Menko.
“Laporan PPATK mengungkapkan bahwa pemindahan aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri merupakan hal yang berulang. Harta tersebut kemudian ditarik hanya ketika koruptor membutuhkannya untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Berita terkait: Momentum G20 dan empat isu prioritas lembaga antikorupsi
Mahfud menggarisbawahi bahwa pemulihan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, karena sebagian besar koruptor takut disita total aset, yang akan membuat mereka jatuh di bawah garis kemiskinan, lebih dari penjara.
“Korupsi tidak takut penjara, tapi takut miskin,” tegas Menko.
Ia kemudian mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dibawa ke tahap selanjutnya dengan kerjasama di tingkat internasional, seperti forum G20.
Kerja sama internasional akan memperkuat misi lembaga antikorupsi Indonesia untuk melacak aset koruptor dan berbagai modus operandi yang digunakan para koruptor untuk menyembunyikan aset mereka, seperti perdagangan internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham, tambahnya.
Menkeu menyampaikan harapannya bahwa Kepresidenan G20 Indonesia akan memotivasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan perang salib antikorupsi.
“Kami berharap Presidensi G20 Indonesia tahun ini dapat memotivasi kita untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi demi kepentingan terbaik Indonesia sebagai negara berdaulat di forum G20,” kata Mahfud.
Berita terkait: Anggota G20 harus tingkatkan pencegahan korupsi di sektor energi: KPK
Berita terkait: Hukuman keras bisa efektif cegah korupsi: akademisi