Kepresidenan G20 Indonesia diharapkan oleh banyak pihak dapat menjadi katalis bagi kebangkitan ekonomi negara.
Selain membuka peluang lapangan kerja dan investasi, ajang internasional ini juga diharapkan dapat membuka lebih banyak pintu bagi UMKM lokal (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk mengekspor produknya.
UMKM menjadi fokus karena peran dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Dengan demikian, momentum Kepresidenan G20 seharusnya membantu pelaku UMKM untuk menggarap peluang untuk go global, kata para analis.
Untuk itu, diperlukan berbagai upaya, terutama kolaborasi, untuk mendorong UMKM agar bisa meraup untung sebesar-besarnya secara ekonomi, tambah mereka.
Direktur Kelompok Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Deputi Gugus Tugas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah di sektor nonmigas. ekspor gas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.
Oleh karena itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang meliputi sektor fesyen, kuliner, hortikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan peternakan, sehingga dapat menjadi prioritas ekspor, tambahnya.
Lebih lanjut Rajab menekankan, UMKM harus memanfaatkan Kepresidenan G20 untuk mendongkrak peluang bisnis di sektor hijau.
Pandemi COVID-19 telah menjadi peringatan bagi transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, katanya. Ekonomi hijau dapat menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tambahnya.
Data dari Forum Ekonomi Dunia 2020 menunjukkan bahwa transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai US$10,1 triliun dan menciptakan 395 juta lapangan kerja pada tahun 2030, katanya. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong terciptanya peluang bisnis baru (green jobs) bagi UMKM, termasuk kaum milenial, tambahnya.
Senada, Wakil Kepala Divisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Yessy Aktaina, mengatakan UMKM semakin berperan penting dalam perekonomian nasional.
Untuk itu, dia memandang perlu terus mendorong mereka untuk go international atau mengekspor produknya. Ia menegaskan fokus BNI saat ini adalah membantu UMKM Indonesia untuk naik level.
Aktaina menyoroti perlunya kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan UMKM agar bisa maju. Menurutnya, UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar. Namun, mereka saat ini menghadapi masalah terkait akses yang perlu diselesaikan melalui regulasi atau program dari institusi, tambahnya.
Berita terkait: Kepresidenan G20 dapat membantu meningkatkan kapasitas UMKM: pengamat
Berita terkait: G20 buka peluang baru bagi UMKM, sektor pariwisata: Kementerian
Produk Halal
Sementara itu, Ketua Umum INTANI (Ikatan Petani dan Nelayan Indonesia) dan Staf Khusus Wakil Presiden Guntur Subagja mencatat, partisipasi UMKM dalam industri halal belum tinggi.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar secara global, Indonesia berpotensi menjadi produsen industri halal yang saat ini didominasi oleh Brazil, AS, India, Rusia, dan China, ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah Indonesia menggandeng pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Export) dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia,” tambahnya.
Saat ini, 99 persen UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur ekonomi Indonesia, katanya. Sekitar 23,9 persen UMKM memanfaatkan platform digital, dan 14 persen UMKM telah merambah pasar ekspor, ujarnya.
Dengan belanja konsumen mencapai US$184 miliar pada tahun 2020, Indonesia telah terdaftar sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia, katanya.
Menurut State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekspor produk halal Indonesia mencapai US$8 miliar, sementara impor menyentuh US$10 miliar selama periode tersebut.
Selain itu, investasi sebesar US$5 miliar mengalir ke sektor halal Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat besar, kata Subagja.
Managing Director Export Hub Amalia Prabowo menyoroti pentingnya sumber daya manusia ahli e-commerce di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak pakar e-commerce untuk mendorong partisipasi UMKM di pasar ekspor.
Dia mencontohkan Singapura yang memperoleh pendapatan dengan membeli barang dari UMKM Indonesia dan menjualnya kembali di platform e-commerce global.
Prabowo menegaskan, tujuan bersama para penggiat UMKM adalah mendorong ekspor B2B.
Data dari Alibaba dan Amazon menunjukkan bahwa e-commerce B2B telah meningkat enam kali lipat dibandingkan dengan B2C, tambahnya.
Berita terkait: Pemerintah gelar pelatihan manajemen produk halal online untuk UMKM
Berita terkait: BPJPH bersinergi, percepatan sistem jaminan halal UMKM: VP
Pertumbuhan Positif
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif pada triwulan II dan III 2021 di tengah peningkatan kasus COVID-19 akibat penyebaran varian Delta pada Juli. tahun yang sama. Bahkan, pertumbuhan kuartal keempat membuat ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif, ujarnya.
Pada tahun 2021 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mendukung UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun. Dari total tersebut, sudah terealisasi Rp83,19 triliun, katanya.
Sementara itu, pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun, di antaranya Rp174,87 triliun akan dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi, tambahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, UMKM merupakan kunci pemulihan ekonomi.
Menurutnya, pelaku UMKM merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia, mengingat kontribusinya terhadap PDB (produk domestik bruto) telah mencapai 60,51 persen, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92 persen.
UMKM juga memiliki peran dalam mendongkrak investasi dan ekspor Indonesia, ujarnya. Total investasi di sektor UMKM sudah mencapai 60% dari total investasi nasional, ujarnya. Kontribusinya terhadap ekspor nonmigas nasional mencapai 15,65 persen, tambahnya.
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, berharap peran UMKM lebih signifikan dalam tender pengadaan pemerintah.
Ia mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM masuk dalam e-catalog pengadaan pemerintah. Saat ini telah terdaftar 150.339 produk, dan pada Maret 2022 ditargetkan ada 200 ribu produk, katanya. Kemudian, hingga akhir tahun, diharapkan 2 juta produk sudah terdaftar, tambahnya.
UMKM diharapkan dapat memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia selama tahun ini untuk menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia dan go global, katanya.
Berita terkait: Penempatan dana PEN menghasilkan Rp218,9 triliun untuk mendukung UMKM: pemerintah
Berita terkait: Menteri melihat koperasi, UMKM mendorong pemulihan ekonomi