Kepala otoritas Nusantara harus memenuhi beberapa kriteria: ahli

Selain itu, mereka harus memiliki alokasi anggaran yang jelas

Jakarta (ANTARA) – Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) perlu memenuhi beberapa kriteria dasar untuk memimpin relokasi dan pengembangan IKN, kata pakar tata kota Nirwono.

Salah satu kriterianya adalah pemahaman tentang rencana pembangunan ibu kota baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, jelasnya.

Selanjutnya, Kepala Otorita IKN juga harus mampu membantu perumusan dan penerbitan semua peraturan turunan UU IKN, baik peraturan pusat maupun peraturan pimpinan Otoritas IKN, katanya.

Kemudian, pejabat juga perlu memiliki pengetahuan tentang lokasi pengembangan IKN dan karakteristik sosial budayanya, tambahnya.

“Apalagi mereka harus memiliki alokasi anggaran yang jelas,” ujarnya.

Berita terkait: Presiden harus hati-hati dalam memilih otoritas permodalan Kepala: DPR

Ketua Kewenangan IKN idealnya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya dari Satgas Perencanaan Pembangunan IKN dan Satgas Pelaksana Pembangunan IKN, saran Nirwono.

Pejabat dari gugus tugas ini akan lebih memahami rencana awal pengembangan IKN, katanya. Ini akan membuat pembangunan lebih efektif, tambahnya.

“Mereka dapat segera melakukan pembangunan infrastruktur dasar kota seperti pembangunan jalan, saluran air, jaringan utilitas, perumahan polisi atau militer, dan Istana Kepresidenan,” katanya.

Selanjutnya, kepemimpinan otoritas IKN pada tahap selanjutnya bisa berasal dari pihak eksternal dan diberi beberapa tugas seperti bekerja sama dengan pemerintah daerah, mengundang calon investor, dan mempercepat pembangunan di daerah lain, katanya.

Berita terkait: Strategi relokasi IKN fokus mewujudkan Visi Indonesia 2045

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Presiden Indonesia harus mengangkat kepala dan wakil kepala Otoritas IKN dalam waktu dua bulan setelah pengesahan undang-undang pada 15 Februari 2022, paling lambat.

BACA JUGA:  Pajak minimum global yang ditujukan untuk memulihkan anggaran negara: menteri

Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2022 menegaskan akan segera mengangkat kepala Otoritas IKN.

Ia juga mencatat, calon kepala Bappenas akan berasal dari kelompok politik yang tidak berafiliasi dengan partai.



Berita terkait: Telkom akan hadirkan layanan digital kelas dunia di IKN Nusantara

Berita terkait: Jaringan Kepala Otorita IKN yang luas akan membawa nilai tambah: KSP