Kemenperin selesaikan desain infrastruktur komunikasi untuk Nusantara

  • Whatsapp

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN berdasarkan masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jaringan IKN berorientasi untuk ‘5G dan seterusnya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan desain infrastruktur komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mengadopsi sistem pengelolaan kota pintar.

Read More

“Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN berdasarkan masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jaringan IKN berorientasi pada ‘5G dan seterusnya,’” juru bicara kementerian, Dedy Permadi, kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Permadi, implementasi sistem smart city secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Bappenas.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terlibat dalam penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang dapat mendukung sistem tata kota dalam IKN.

Berita terkait: Jokowi akan mengangkat kepala otoritas dan wakil kepala kota Nusantara

UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 mengatur bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan selesai dalam tiga tahap.

Dengan skema pembangunan yang terbagi dalam tiga tahap, kementerian harus bisa memastikan jaringan telekomunikasi di IKN berjalan optimal untuk implementasi smart city dengan dukungan koneksi 5G.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pemangku kepentingan terkait telah menyusun rencana lengkap implementasi jaringan 5G di IKN,” kata Permadi.

Apalagi rencana kementerian itu termasuk memastikan kapasitas jaringan backbone dan last mile yang biasa digunakan masyarakat.

Berita terkait: Pengembangan ibu kota baru peluang besar bagi arsitek: menteri

BACA JUGA:  Wanita tua ditemukan tewas setelah hilang selama 4 hari

Jaringan 5G diyakini memiliki lebih banyak keunggulan, terutama dalam hal integrasi data, karena lebih cepat dari 4G, katanya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan proyek Ibu Kota Negara Nusantara akan menelan biaya hingga sekitar US$34,9 miliar atau Rp501 triliun.

Sebanyak 19 persen dari jumlah itu akan dibiayai oleh APBN dengan nama pos anggaran “pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan”, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan peraturan.

Berita terkait: Segudang Saran untuk Nagara Rimba Nusa

Berita terkait: PDN di ibu kota negara baru untuk mendorong pemerintahan berbasis sistem digital

Related posts