Jakarta (ANTARA) –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi pemerintah daerah dalam mempersiapkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Pemerintah daerah harus terus berperan aktif memperhatikan referensi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terutama terkait penyelenggaraan pilkada dan pelaporan kondisi aktual di daerah,” ujar Dirjen Politik dan Administrasi Umum Kemendagri Bahtiar saat Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Umum dan Pilkada 2024 secara virtual di Jakarta. , Selasa.
Baca juga: Kemendagri: 6,5 juta penduduk akan pindah dan datang pada 2021
Ia merinci beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan rencana strategis perangkat daerah.
Selanjutnya, kata dia, perlu disusun peta jalan tentang persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sehingga tercipta kesepahaman bersama mengenai persiapan pesta demokrasi.
Direktur Pelaksanaan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (P2KD) Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pendanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berasal dari APBD.
Ia mengatakan, pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah (perkada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Khusus pilkada serentak, tentunya nanti melalui mekanisme pembentukan dana cadangan dan saat tahap pelaksanaan dimulai, dianggarkan dalam bentuk hibah, dan sebagai syarat untuk bisa mengucurkan dana hibah harus disepakati dan ditandatangani oleh NPHD (dokumen perjanjian hibah daerah),” ujarnya.
Reporter: Boyke Ledy Watra
Redaktur: Herry Soebanto
HAK CIPTA © ANTARA 2022