Jakarta (ANTARA) – Lima berita politik pada Minggu (6/3) yang masih menarik untuk dibaca dan menarik perhatian publik, mulai dari percepatan pengaktifan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) hingga Ridwan Kamil mendoakan Airlangga menjadi presiden.

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. KSP: Pemerintah Percepat Pengaktifan Otorita Ibu Kota Nusantara

Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Wandy Tuturoong mengatakan, pemerintah mempercepat proses operasional Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Memang amanat UU Ibukota Negara menyebutkan bahwa Kewenangan IKN akan beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun, bukan berarti proses operasionalnya hanya akan berlangsung di akhir tahun saja,” kata Wandy dalam keterangan tertulisnya. keterangan tertulis, Minggu.

Lebih banyak di sini

2. PBNU serukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, karena dampak perang tersebut cukup besar.

“Kami telah membuat janji dengan Dubes Ukraina, Rusia, mengenai perang yang sedang berlangsung. Saya sampaikan kepada Dubes yang sudah berkunjung ke kantor, kami menyerukan gencatan senjata,” katanya saat berkunjung ke kantor NU di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam. .

Lebih banyak di sini

3. Ridwan Kamil doakan Airlangga jadi presiden di Munas AMPI

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mendoakan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Angkatan Pemuda Indonesia Reformasi (AMPI) Airlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia. pada pembukaan Munas XI AMPI 2022 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Minggu.

“AMPI menang, Golkar menang, Pak Airlangga jadi Presiden,” kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di Munas AMPI 2022 dan langsung disambut tepuk tangan meriah dari peserta Munas.

Lebih banyak di sini

4. Ahli: Menunda Pilkada 2024 justru akan merugikan pertumbuhan ekonomi

Ketua Lembaga Harkat Negara Sudirman Said mengatakan, penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi justru dapat merugikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Bagaimana bisa ada kepastian hukum? Pengusaha sangat mendambakan stabilitas yang ditandai dengan keteraturan proses. Untuk itu, kita harus bekerja keras menjaga kesusilaan,” kata Sudirman.

Lebih banyak di sini

5. LaNyalla meminta kepala daerah untuk serius menanggapi laporan dugaan mafia bantuan sosial

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepala daerah menanggapi serius laporan warga terkait dugaan mafia bantuan sosial.

Dikatakannya, di Surabaya, masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharuskan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika Anda tidak mengikuti petunjuk, Anda akan diancam akan dikeluarkan dari daftar penerima di masa mendatang.

Lebih banyak di sini