Kasal memanggil pemindahan Komando Koordinasi Pertama untuk memantau pergerakan LCS

Jakarta (ANTARA) –

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan rencana pemindahan Markas Besar Koarmada I ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau, untuk memantau pergerakan Laut Cina Selatan (LCS).

“Pengalihan Pasukan Koordinasi Pertama didasarkan pada perkembangan lingkungan strategis, yang kita ketahui sekarang, terutama di Laut Cina Selatan di Singapura dan Selat Malaka serta barat Sabang yang berbatasan dengan India. Ini memerlukan perhatian khusus. pengawasan di wilayah barat ini,” kata Laksamana Yudo usai membuka pertemuan. Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Laut di Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Baca juga: Kasal Uraikan Arahan Presiden Jokowi di Rapim TNI AL 2022

Pemindahan Markas Komando Armada Pertama ke Barat di Tanjung Uban juga melihat efisiensi pergerakan armada Armada Pertama yang selama ini bermarkas di Jakarta.

Menurut Yudo, peralihan kekuasaan dari Jakarta ke Natuna akan memakan waktu lama. Demikian salah satu pertimbangan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Selama ini kalau kita pindahkan kapal ke sana selalu tidak efektif dari Jakarta, jauh dari Natuna, sehingga nanti kita akan pindahkan pangkalan ke Tanjung Uban, di sana lebih dekat atau efektif untuk melakukan perpindahan elemen kita dari kita. operasi ke Natuna atau ke Selat Malaka atau Singapura,” katanya.

Jika dicermati dari berbagai pertimbangan tersebut, lanjutnya, relokasi Pangkalan Koarmada I ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau sudah memenuhi persyaratan dari segi operasional.

Namun, lanjutnya, dari sisi infrastruktur tentunya masih harus dipersiapkan lebih matang.

“Tapi ini masih wacana yang belum diputuskan, kemarin sudah disampaikan ke Panglima TNI, lalu saya review kemarin, dan nanti masih ada rapat karena membutuhkan infrastruktur yang tentunya tidak sedikit, harus memindahkan infrastruktur yang dibutuhkan. untuk prajurit dan sebagainya, dan tentu saja perlu. Masih waktu untuk memutuskan ya atau tidak. Namun, dari pertimbangan di atas, kami telah memenuhi persyaratan dari perspektif operasional, tetapi dari perspektif infrastruktur, kami harus mempertimbangkannya, ” jelas Yudo.

BACA JUGA:  Kemarin, 7 calon anggota KI Pusat mencapai kepastian "e-voting" dalam Pemilihan Umum

Reporter: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
HAK CIPTA © ANTARA 2022