Jawa Tengah menjadi salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting tertinggi, yang menjadi prioritas upaya penanggulangannya.
Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Jawa Tengah masuk dalam jajaran daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo dalam acara di Jakarta, Selasa.
“Jawa Tengah menjadi salah satu dari 12 provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting tertinggi yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangannya,” ungkapnya.
Saat menjabarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, dia mengatakan, di Jateng, masih ada 19 kabupaten dan kota dengan persentase stunting 20-30 persen.
Apalagi, 15 kabupaten dan kota memiliki prevalensi stunting 10-20 persen, ujarnya.
Menurut Wardoyo, hanya ada satu wilayah di Jawa Tengah dengan prevalensi stunting di bawah 10 persen, yaitu Kabupaten Grobogan.
Pemerintah bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, katanya.
“Makanya harus ada pengurangan rata-rata 3,4 persen per tahun,” jelasnya.
Berita terkait: Lebih dari 50% anak stunting di lima provinsi terbesar: kementerian
Rencana aksi nasional untuk mengurangi kejadian stunting telah disiapkan, katanya. BKKBN telah menyiapkan data penduduk yang akan dijadikan sasaran dalam upaya pencegahan stunting, ujarnya.
Data yang menunjukkan ada berapa target dan siapa saja, bisa diminta ke instansi, katanya. Lebih lanjut Wardoyo mengatakan optimistis target nasional akan tercapai oleh Jateng.
Tidak ada daerah di Jawa Tengah yang prevalensi stuntingnya naik di atas 30 persen, dan kesenjangan antar daerah relatif rendah, ujarnya.
“Rencana aksi nasional ini merupakan upaya penanganan dari hulu untuk mencegah kasus stunting baru,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan anggaran penanganan stunting di ibu kota Jawa Tengah itu mencapai Rp 6,7 miliar.
Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pemberian gizi kepada 1.367 balita, tambahnya.
“Tahun depan diharapkan angka (alokasi) turun,” kata Prihadi.
Berita terkait: Indonesia melipatgandakan upaya untuk mengurangi stunting pada anak
Berita terkait: Pemerintah daerah harus memetakan kembali program pengurangan stunting anak: VP