Indonesia tegaskan komitmen pantau masalah sampah plastik

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu terkait sampah plastik dengan menggelar Indonesia Country Dialogue: Global Treaty on Plastic Pollution, kata pejabat.

Dialog pada Selasa itu terselenggara atas kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta National Plastic Action Partnership (NPAP) dan Ocean Plastics Leadership Network (OPLN), menjelang pembahasan Global Plastic Treaty di Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (UNEA) 5.2.

Read More

“Dialog negara ini bertujuan untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan dalam negeri terkait adopsi kesepakatan plastik global di UNEA 5.2. Ini menjadi momentum penting bagi kita semua mengingat keseriusan Indonesia dalam mengawal masalah sampah plastik,” Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dialog tersebut membahas beberapa aspek dari Global Plastic Treaty, termasuk peluang, manfaat, konsekuensi, dan tanggung jawab semua pihak yang akan meratifikasi perjanjian tersebut, serta langkah strategis selanjutnya yang perlu diambil oleh Indonesia, kata Hendiarti.

Dialog virtual ini menampilkan ruang breakout, di mana peserta dapat mengakses pembukaan acara, presentasi umum, survei terkait adopsi kesepakatan sampah plastik global, dan video para ahli, katanya.

Ada juga sesi breakout pada empat isu kerangka kerja, yaitu keuangan, pengembangan dan inovasi pasar, pemantauan dan pengukuran dampak, serta inklusi sosial dan gender, katanya.

Forum tersebut dimaksudkan untuk memetakan kepentingan Indonesia dalam Global Plastic Treaty, kata Hendiarti.

Diskusi tersebut juga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tentang kepentingan berbagai pemangku kepentingan, tambahnya.

BACA JUGA:  Koperasi, UMKM Harus Maksimalkan Web 3.0: Menteri

“Komitmen kuat Indonesia dalam menanggulangi sampah plastik sangat ambisius. Kolaborasi dan komitmen global diperlukan untuk bergerak bersama menghasilkan dampak yang lebih besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang memuat rencana aksi. penanganan sampah plastik di laut periode 2018–2025.

Berita terkait: Perlu optimalisasi bank sampah: kementerian

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi sampah laut, mulai dari merestorasi Sungai Citarum—yang sebelumnya diklaim sebagai sungai terkotor kedua di dunia—dengan kebijakan yang ada hingga membangun fasilitas daur ulang sampah plastik di beberapa kota, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Sedangkan untuk pengendalian penggunaan plastik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan roadmap pengurangan plastik oleh produsen dan mendorong tumbuhnya industri daur ulang, ujarnya.

Indonesia bergabung dengan Global Plastic Action Partnership, platform kolaborasi publik-swasta baru yang diluncurkan di World Economic Forum pada 2019, katanya.

Ini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan National Plastic Action Partnership (NPAP), kemitraan yang didorong oleh solusi dan inklusif untuk menangani polusi plastik, dan skema kemitraan serupa saat ini sedang dipersiapkan untuk Ghana dan akan segera disiapkan untuk Vietnam , dia menambahkan.

Berita terkait: Bank sampah dapat membantu mengurangi emisi rumah kaca: kementerian

Related posts