Indonesia-Singapura perkuat kerja sama perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan pada Pertemuan Tingkat Kerja ke-2 yang baru saja berakhir.

Pertemuan yang digelar pada 21-22 Februari 2022 itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada 24 Januari di Bintan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti, dan Wakil Sekretaris Kelompok Strategi Kantor Perdana Menteri Singapura Cindy Khoo memimpin pertemuan yang mencakup empat topik utama.

Topiknya adalah harga dan pasar karbon, solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem, teknologi dan solusi bersih, dan keuangan hijau dan campuran, kata Hendiarti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Singapura untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan dan percaya bahwa kerja sama ini akan memberikan banyak manfaat bagi kedua negara,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang konkrit, tambahnya.

“Saya berharap pembahasan kita kali ini dapat lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat melalui kegiatan pilot project pada empat topik tersebut,” ujarnya.

Khoo juga sepakat bahwa Indonesia dan Singapura harus segera mengembangkan proyek-proyek konkrit seputar empat isu tersebut.

Berita terkait: Mitigasi perubahan iklim untuk mencegah gangguan keuangan: BI

“Kita sudah tahu isu-isu yang ingin kita bahas. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukannya. Mulai dari agenda atau timeline masing-masing proyek,” ujarnya.

Singapura berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim dengan mengubah industri, ekonomi, dan masyarakat, mengadopsi teknologi rendah karbon, dan mempromosikan kolaborasi internasional yang efektif antar negara, tambahnya.

Di akhir sesi, kedua negara menyepakati 11 kegiatan dan timeline kerja sama pada empat topik yang dibahas, yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara, kata Hendiarti.

MoU diharapkan dapat ditandatangani pada Maret 2022, tambahnya.

Berita terkait: WALHI menyerukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak perubahan iklim