Presiden perlu mengoreksi dan mengevaluasi (kinerja) menteri-menterinya, termasuk (menteri agama) agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam,
Jakarta (ANTARA) – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing.
“Presiden perlu mengoreksi dan mengevaluasi (kinerja) menteri-menterinya, termasuk (menteri agama) itu, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam,” Wakil Ketua ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Andi Demikian disampaikan Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Wijaya mengatakan ICMI menilai pernyataan menteri tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.
Sebagai menteri agama, Yaqut harus membuat pernyataan yang dingin, damai dan bijaksana, katanya.
“Menteri agama harus lebih bijak dalam menyampaikan gagasan, bukan malah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat (umat Islam),” kata Wijaya.
Mungkin maksud dari pernyataan itu bermaksud baik, tambahnya.
“Namun cara menyampaikan pernyataan dengan membandingkan azan dengan gonggongan anjing itu tidak benar,” kata Wijaya.
Untuk itu, ICMI mengimbau Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja menteri agama dan jika perlu, menggantinya dengan sosok yang dapat diterima umat Islam, yang merupakan kelompok mayoritas di negara ini, katanya.
Pemberhentian dan penggantian menteri agama menjadi sangat penting karena masyarakat, khususnya umat Islam, bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai penistaan dan pelanggaran hukum informasi dan transaksi elektronik, katanya.
“ICMI mengimbau Presiden untuk serius menangani kasus ini. Jangan menunggu sampai umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat stabilitas negara tidak kondusif. Presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet. Jangan biarkan roda pemerintahan menjadi terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang menimbulkan keresahan masyarakat,” katanya.
Wijaya, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komite Hukum Humaniter Internasional saat menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyarankan agar Presiden menyarankan para menterinya untuk fokus pada pekerjaan mereka. memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.