Presiden pemerintah Honduras yang baru terpilih Xiomara Castro melarang penambangan terbuka, menyatakan kegiatan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Xiomara mengatakan akan membatalkan izin untuk mengoperasikan jenis penambangan ini.
Langkah yang diumumkan oleh pemimpin sayap kiri itu pada Senin (1/3) disambut oleh para pembela hak dan pecinta lingkungan tetapi meninggalkan ketidakpastian bagi industri pertambangan.
“Seluruh wilayah Honduras dinyatakan bebas tambang terbuka,” kata Kementerian Pertambangan dan Lingkungan dalam sebuah pernyataan.
“Persetujuan izin eksploitasi ekstraktif dibatalkan karena … mengancam sumber daya alam dan kesehatan masyarakat serta membatasi akses ke air sebagai hak asasi manusia,” tambahnya.
Pernyataan itu tidak merinci apakah izin baru atau yang sudah ada berlaku untuk penambangan terbuka, atau penambangan permukaan.
Di kantor sejak 27 Januari, Castro mengumumkan bahwa melarang penambangan terbuka adalah salah satu prioritasnya, termasuk memerangi kejahatan, kemiskinan dan korupsi, yang dipandang merajalela di bawah pendahulunya Juan Orlando Hernandez.
Kementerian juga berjanji untuk “segera” mengambil tindakan untuk melestarikan kawasan “nilai ekologis tinggi” dan mengamankan manfaatnya bagi penduduk.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Honduras menyambut baik larangan tersebut, yang dikatakan sejalan dengan “prinsip-prinsip keadilan iklim dan perlindungan sumber daya alam, kesehatan masyarakat dan akses ke air bersih sebagai hak asasi manusia.”
Tetapi Santos Gabino Carvajal dari Asosiasi Penambang Nasional di Honduras menyebut pengumuman itu “ambigu” dan berpotensi melanggar undang-undang pertambangan.
Pengumuman itu “melarang bahkan ekstraksi batu dan pasir untuk konstruksi,” kata Santos, seraya menambahkan langkah itu dapat “mengancam pembangunan.” [mg/em]