Surabaya (ANTARA) – Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani belum bersedia mengomentari usulan sejumlah tokoh terkait penundaan Pemilihan Umum 2024.
“Saya belum bisa berkomentar karena belum mengikuti wacana,” katanya usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat malam.
Ia mengaku telah menerima laporan dan cerita dari beberapa rekannya, namun belum bisa mengikuti secara detail sehingga butuh waktu untuk mempelajarinya.
Baca juga: Pengamat menilai penundaan Pilkada 2024 tidak menguntungkan Indonesia
“Saya juga masih di Jawa Timur dan mengunjungi beberapa daerah, termasuk Madura, jadi saya belum bisa memberikan tanggapan terkait permasalahan di Jakarta,” ujarnya.
Namun, Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan, pihaknya saat ini sedang fokus menggelar Pemilu 2024, termasuk yang dilakukannya saat ini, yakni melakukan safari politik ke beberapa daerah di Jawa Timur.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menyarankan agar Pilkada 2024 ditunda selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan terjadi pembekuan.
Baca juga: PAN Setuju Pilkada 2024 Ditunda
Menurut Muhaimin yang juga Ketua DPR RI, pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun ini mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.
Selain usulan politisi asal Jawa Timur yang akrab disapa Cak Imin itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan wacana serupa.
Zulhas, demikian ia akrab disapa, membenarkan pihaknya menyetujui usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 dengan mempertimbangkan lima poin.
Baca Juga: MPR: Usulan Penundaan Pemilu 2024 Rusak Konstitusi Negara
Yakni pertama, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kondisi ekonomi yang belum stabil, perkembangan situasi global seperti konflik Rusia dan Ukraina, pelaksanaan pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar dan keberlangsungan program pembangunan yang telah sempat tertunda karena pandemi.
Namun beberapa tokoh lain menyatakan tidak setuju dengan rencana penundaan Pemilu 2024, salah satunya Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang menilai usulan penundaan Pemilu 2024 telah mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi.
Perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilihan Umum 2024, kata dia, juga dinilai berpotensi menimbulkan kekuasaan absolut dan destruktif.
Wartawan: Fiqh Arfani
Redaktur: Heru Dwi Suryatmojo
HAK CIPTA © ANTARA 2022