Ini adalah referensi penting dalam mengatur transfer data lintas batas.
Jakarta (ANTARA) – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organization of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) mengatakan pemerintah perlu mensinergikan kebijakan nasional literasi digital yang mampu berkoordinasi lintas kementerian, lembaga dan daerah.
“Dengan melibatkan multistakeholder (multiple stakeholders, red.) secara bermakna, inklusif, dan mengutamakan kemampuan sumber daya manusia (human resources, red.) untuk berpikir kritis,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Melalui upaya transformasi digital yang dicanangkan Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Kepresidenan G20, tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.
Sinergi ini diperlukan agar negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ID-CSO DTTF juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera membentuk kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“Ini menjadi acuan penting dalam mengatur transfer data lintas batas negara,” ujarnya juga.
Selain terkait dengan aspek kebijakan, ID-CSO DTTF juga menekankan bahwa Pemerintah perlu terus mengintensifkan pembangunan infrastruktur internet dan platform digital yang bermakna dengan agenda pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia. pendekatan yang berpusat pada manusia.
CSO yang tergabung dalam ID-CSO DTTF memandang kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses pengetahuan, maraknya hoaks, dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang tiada henti sebagai pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan diselesaikan secara serius oleh Indonesia jika ingin mengangkat isu transformasi ekonomi digital sebagai kepentingan nasional dan G20.
Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CSO DTTF adalah Common Room dengan Universitas Padjajaran (UNPAD), ELSAM, dan ICT Watch.
Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Perkuat Literasi Keuangan Digital
Baca juga: DEWG G20 mencari kesepakatan global untuk membangun ekosistem digital yang inklusif
Reporter: Putu Indah Savitri
Redaktur: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2022