BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kementerian, lembaga untuk memperluas cakupan JKN

  • Whatsapp

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya telah memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerjasama dengan 30 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Sebagai pengingat, sistem JKN bersifat wajib dan telah tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,” kata Mukti, Senin.

Read More

Ketentuan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 terkait kerja sama penyelenggaraan JKN dengan 30 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.

Salah satu kerjasama yang diupayakan oleh BPJS Kesehatan adalah pemberian kepesertaan sebagai syarat penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembelian properti.

Kerjasama tersebut dilakukan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembelian properti atau tanah diwajibkan sebagai peserta aktif JKN oleh BPJS Kesehatan,” kata Mukti.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, masyarakat yang mampu membeli properti berasal dari kalangan menengah ke atas, sehingga didorong untuk mengikuti program JKN.

Sedangkan masyarakat dari kelas menengah ke bawah akan ditangani oleh dinas sosial di daerah berdasarkan klasifikasi miskin yang berlaku di Indonesia.

“Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mampu mengikuti program JKN. Bagi yang belum berpartisipasi bisa mulai mendaftarkan diri,” ujarnya.

Berita terkait: BPJS Kesehatan Luncurkan Sistem Antrian Online untuk Rumah Sakit

BPJS juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara (Polri) dalam aplikasi Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun ketentuan ini masih dalam pembahasan.

BACA JUGA:  'Rave Republic' Singapura membatalkan pertunjukan Naypyidaw karena pelanggaran hak asasi manusia

Mukti mencatat, seluruh kerjasama tersebut merupakan upaya pihaknya untuk mewajibkan setiap warga menjadi peserta JKN-KIS sebagai pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang.

Ketentuan perluasan pelayanan JKN telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Cakupan kepesertaan JKN-KIS ditargetkan mencapai 98 persen penduduk. Hingga tahun 2021, cakupan JKN telah mencapai 235,7 juta orang, dengan indeks kepuasan di atas 80 persen.

Berita terkait: JKN Inpres bantu kolaborasi data antar instansi pemerintah: kementerian

Related posts