Aparatur Negara di Ibu Kota Baru Bekerja di Ruang Kerja Bersama: Kementerian

Berbeda dengan di Jakarta yang aparatur satu institusi hanya berkantor di satu kantor, kami akan mengubah pendekatan kerja aparatur negara dengan membangun gedung perkantoran yang akan menampung berbagai institusi di ibu kota baru.

Jakarta (ANTARA) – Pejabat Kementerian PPN/Bappenas mengatakan kantor aparatur sipil negara di ibu kota negara baru Nusantara akan dikembangkan sebagai co-working space.

“Tidak seperti di Jakarta yang aparatur satu institusi hanya berkantor di satu kantor, kami akan mengubah pendekatan kerja aparatur negara dengan membangun gedung perkantoran yang akan menampung berbagai institusi di ibu kota baru,” kata Deputi Kementerian PPN/Bappenas. bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan Slamet Soedarsono mengatakan dalam webinar tentang pemindahan ibu kota di sini, Jumat.

Transformasi mode kerja di ibu kota baru akan ditingkatkan dengan pengaturan kerja fleksibel berbasis digital untuk mendorong lingkungan kerja informal, interaktif, dan santai yang bebas dari sekat kantor, katanya.

Berita terkait: Strategi relokasi IKN fokus mewujudkan Visi Indonesia 2045

Kewenangan juga akan menerapkan sistem tata kelola berbasis elektronik dengan menyiapkan aplikasi utama dan menyederhanakan proses bisnis antar sektor pemerintahan, kata Wapres.

Dia juga menyoroti bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara akan mengembangkan momentum baru untuk mengadopsi pendekatan tata kelola yang cerdas.

Nusantara akan menjadi “… kota global untuk semua, dengan pemerintahan yang efektif yang akan menjadi simbol dan identitas nasional. Nusantara juga akan menjadi kota yang berkelanjutan dan penggerak perekonomian nasional,” kata Soedarsono.

Berita terkait: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dimulai dengan Penghijauan: Jokowi

Untuk mencapai tiga tujuan utama ibu kota baru, pemerintah akan menyederhanakan proses bisnis dan ekosistem digital untuk mendorong transformasi multisektoral, serta memperkuat koordinasi dan manajemen aparatur negara melalui peningkatan kompetensi dan pemberian insentif moneter dan nonmoneter, katanya. .

Soedarsono mengatakan, otoritas juga telah menyusun dua skema relokasi aparatur ke ibu kota negara, sedangkan dua skema akan melihat 118.000 atau 180.000 aparatur negara direlokasi ke Nusantara, tergantung pada skema yang diadopsi.

Berita terkait: Indonesia Bangun Pusat Keanekaragaman Hayati Nasional

Berita terkait: BRIN menyerukan pendanaan penelitian global, kemitraan dalam RIIG G20