Anggota DPD mengatakan RUU Provinsi Kalteng memperhatikan lima hal

Hal ini penting agar tidak ada kesan bahwa investor mudah mengakses lahan, tetapi sulit bagi masyarakat.

Palangka Raya (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia Agustin Teras Narang menyampaikan sekaligus mendorong DPR RI untuk memperhatikan dan memasukkan lima isu atau isu dalam RUU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini. yang saat ini sedang disusun dan dibahas.

Kelima isu tersebut bertujuan agar RUU tersebut tidak sekedar eksis dan tidak memiliki semangat untuk memajukan Kalteng, kata Teras Narang usai berdiskusi dengan sejumlah pihak melalui virtual, di Palangka Raya, Selasa.

“Termasuk berharap agar RUU tersebut memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang tepat sesuai dengan karakteristik lingkungan dan masyarakat di Kalteng,” ujarnya juga.

Ada lima isu yang perlu diperhatikan dalam RUU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu keseimbangan kepentingan investasi dengan melestarikan ekologi, kebijakan pengelolaan lahan, pengakuan keberadaan masyarakat adat, pengembangan pariwisata tanpa meninggalkan atau merusak hutan, dan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Negara.
Baca juga: Pemberlakuan UU Cipta Kerja Berpotensi Menimbulkan Masalah di Kalteng

Teras mengatakan setiap industri berbasis sumber daya alam (SDA) yang beroperasi di Kalteng wajib membangun hilirisasi. Dengan begitu, Kalteng tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga memiliki nilai tambah.

“Jangan sampai bahan bakunya dari Kalteng, tapi mendapat nilai tambah dari daerah lain. Kalau kondisinya seperti itu, masyarakat Kalteng tidak akan pernah maju dan kaya,” ujarnya juga.

Terkait kebijakan pengelolaan pertanahan yang sedang difinalisasi oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dan perwakilan rakyat se-Kalimantan Tengah, menurut dia, perlu ada kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 mengatakan kepastian hukum sebenarnya bisa diwujudkan melalui RUU Pemprov Kalteng. Masyarakat lokal sebagai subjek prioritas dalam kebijakan penggunaan lahan juga harus tercermin dalam RUU tersebut.

“Ini penting agar tidak ada kesan investor mudah mengakses lahan, tapi sulit bagi masyarakat,” kata Teras.

Dalam setiap reses bersama sejumlah ormas dan perwakilan pemerintah daerah, senator asal Kalteng ini selalu mendorong dan mengajak untuk terlibat aktif mengawal dan memantau penyusunan RUU tentang Provinsi Kalteng.

Menurutnya, seharusnya tidak terjadi Pemerintah dan DPR RI membahas undang-undang terkait daerah, tetapi unsur masyarakat di daerah tidak dilibatkan dan aspirasinya diabaikan, sehingga isinya tidak menjawab tantangan dan kondisi di daerah. daerah setempat.

“Kalimantan Tengah tentunya tidak ingin seperti pembahasan RUU Provinsi lainnya. Provinsi ini memiliki ciri khas dan mimpi yang harus diperjuangkan melalui RUU Provinsi Kalteng. Jadi, mari kita jaga kepentingan kita bersama,” kata Teras Narang.
Baca juga: DPR Minta Teras Narang Berikan Masukan untuk Penyelesaian RUU Provinsi Kalteng

Reporter: Kasriadi/Jaya M Manurung
Redaktur: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2022